Insitekaltim, Samarinda – Ratusan driver ojek online dari berbagai daerah di Kalimantan Timur memadati halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, pada Selasa, 20 Mei 2025.
Aksi damai ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dilakukan serentak di 20 provinsi, menyuarakan keresahan para mitra pengemudi terkait tarif, regulasi transportasi daring, hingga perlindungan hukum yang dianggap belum berpihak pada pengemudi.
Tuntutan utama yang disuarakan para driver antara lain kenaikan tarif jasa ojek online, penetapan tarif bersih untuk jasa taksi daring, regulasi pengantaran makanan dan barang, serta penghapusan program promo hemat yang dinilai merugikan mitra.
“Kami ingin pemerintah hadir untuk melindungi pengemudi dari kebijakan sepihak aplikator. Promo besar-besaran memang menarik untuk konsumen, tapi beban kami sebagai mitra makin berat,” ungkap Ivan Jaya, salah satu koordinator aksi dari Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).
Aksi yang berlangsung tertib ini mendapat perhatian langsung dari Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji yang turun menemui massa aksi dan berdialog secara terbuka. Dalam pernyataannya, Seno Aji menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merespons serius aspirasi yang disampaikan.
“Kami sudah terima seluruh tuntutan dari para driver online, dan kami akan tindak lanjuti secara resmi,” ujar Seno di hadapan massa.
Menurutnya, Pemprov Kaltim telah memiliki peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal tarif dan operasional driver online. Meski kebijakan utama berada di tangan pemerintah pusat, Seno menegaskan bahwa pihaknya tak akan tinggal diam dan akan segera menyurati Kementerian Perhubungan.
“Kita akan kirim surat ke Kementerian Perhubungan, bahkan langsung ke Presiden. Ini bentuk komitmen kami. Kami juga siap fasilitasi perwakilan driver untuk ke Jakarta,” katanya.
Seno Aji juga menyebutkan bahwa driver online merupakan urat nadi perekonomian digital yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ia mengakui bahwa pendapatan mitra pengemudi terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, sementara biaya operasional meningkat.
“Ini bukan hanya soal tarif. Ini soal keadilan dan keberlangsungan hidup para pengemudi yang menjadi bagian penting dari sistem transportasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator AMKB, Lukman, menyampaikan bahwa para driver selama ini merasa diperlakukan tidak adil oleh aplikator. Program promo dan diskon yang diterapkan dinilai hanya menguntungkan pihak perusahaan dan konsumen, sementara pendapatan driver tergerus.
“Kalau sekarang ongkos kirim Rp2.000–Rp3.000, itu jelas tidak manusiawi. Belum lagi kami harus bayar parkir, bensin, dan servis kendaraan,” katanya.
Menurutnya, ketidakseimbangan antara beban operasional dan insentif yang diterima menjadi salah satu penyebab meningkatnya keluhan dan penurunan kesejahteraan mitra. Ia pun meminta agar pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap aplikator agar tidak menerapkan kebijakan sepihak.
Menanggapi hal ini, Seno Aji menyatakan akan segera mengevaluasi ketaatan aplikator terhadap aturan yang sudah ditetapkan di daerah. Ia juga mengingatkan bahwa Pemprov memiliki kewenangan untuk memberikan teguran dan bahkan melakukan tindakan administratif bila terdapat pelanggaran.
“Jika ada aplikator yang tidak patuh, kami akan pertimbangkan untuk ambil tindakan tegas. Driver online harus dilindungi,” ucapnya.
Aksi ini juga dihadiri perwakilan dari beberapa OPD dan Forkopimda. Di antaranya hadir Plt Kadishub Kaltim Irhamsyah, Kaban Kesbangpol Kaltim Sufian Agus, Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar, dan Kasatpol PP Kaltim Munawwar.
Di akhir dialog, Seno Aji kembali menegaskan suara para driver tidak akan diabaikan. “Kita butuh sistem yang adil. Driver jangan jadi korban di era digital ini. Keseimbangan tarif, regulasi yang jelas, dan perlindungan hak mitra itu kunci,” pungkasnya. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
