Insitekaltim, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud meminta pemerintah daerah lebih cermat mengelola anggaran menyusul penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup tajam untuk tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikannya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 di Pendopo Odah Etam, Senin 5 Mei 2025.
Nilai DBH yang diterima Kaltim diproyeksikan turun dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun. Penurunan ini menjadi tantangan karena dana tersebut akan dibagi untuk sepuluh kabupaten/kota di Kaltim.
“Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” ujarnya.
Ia menyebut efisiensi sebagai jalan agar kualitas pelayanan publik bisa tetap berjalan. Salah satu prioritas anggaran adalah program pendidikan gratis atau Gratispol, yang tetap didukung penuh oleh DPRD.
“Program ini selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Hasanuddin menilai Gratispol merupakan jawaban atas kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan dan sosial ekonomi. Meski fiskal terbatas, ia percaya program tersebut masih bisa dijalankan dengan pengelolaan anggaran yang tepat.
“Kita terus melakukan efisiensi,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa perubahan anggaran tahun 2025 menunjukkan arah penurunan yang sama, meski situasi ini dinilai masih bisa berubah.
“Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” ujarnya.
Musrenbang ini turut dihadiri Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, sebagai bagian awal penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD.
Di tengah situasi fiskal yang belum sepenuhnya stabil, program Gratispol tetap menjadi sorotan utama sebagai bentuk komitmen pembangunan sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang merata.
