Insitekaltim, Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan yang dibuka langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.
Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan pemerintah perlu segera menyelesaikan permasalahan perumahan rakyat. Penyelesaian ini memerlukan pemetaan mulai dari skala masalah, bagaimana menyelesaikannya dan apa tugas masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini.
“Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru saat ini terdapat 1 juta keluarga miskin ekstrem. Jumlah jiwanya mencapai 9,31 juta orang,” ungkapnya di Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Selasa, 29 April 2025.
Di Indonesia sendiri saat ini terdapat 9,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah. Tidak hanya itu, sebanyak 26,9 juta rumah tangga juga masih menempati rumah tidak layak huni.
“Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia,” kata Wamen Fahri Hamzah.
Menurutnya, mengatasi permasalahan perumahan rakyat ini perlu dukungan semua pihak. Baik pemerintah daerah, perusahaan swasta (melalui corpoate sosial responsibility/CSR) dan juga para pengembang (developer).
“Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat,” kata mantan legislator Senayan itu.
Wamen Fahri Hamzah juga menyampaikan akan terus mendorong penerapan sistem digital guna pemerataan pembangunan perumahan secara nasional. Hal ini penting untuk mengurangi potensi-potensi penyelewengan dan kongkalikong pusat dan daerah.
“Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital,” tandas Fahri.
Didampingi Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Sekda Sri mengungkapkan Provinsi Kalimantan Timur sendiri di era kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Seno Aji memberikan perhatian yang sangat besar untuk membantu kepemilikan rumah untuk rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Prinsipnya Kaltim sangat mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, salah satunya mendukung pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Sekda Sri.
Dukungan Kaltim dituangkan dalam Program Gratispol. Dari enam program unggulan yang menjadi fokus Rudy-Seno saat ini, salah satu yang menjadi prioritas adalah bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR.
“Program Gratispol untuk bantuan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR ini sudah diluncurkan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, Senin 21 April 2025,” kata Sekda Sri Wahyuni.
Sekda Sri Wahyuni menegaskan Gubernur Rudy dan Wagub Seno Aji ingin seluruh rumah tangga/keluarga di Kaltim memiliki rumah yang layak huni.
Sebagai informasi, rapat dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, para gubernur, bupati, wali kota dan kepala Dinas PUPR se-Indonesia. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
