Insitekaltim, Samarinda – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) daerah ini masih jauh dari kata cukup meski memiliki sumber daya alam yang berlimpah di darat dan di laut.
Menurut Rudy, Kaltim perlu melompat jauh ke depan untuk melakukan optimalisasi pendapatan daerah.
“Membangun Kalimantan Timur yang luas daratannya mencapai 12,7 juta hektare tentu memerlukan anggaran yang sangat besar,” kata Gubernur Rudy Mas’ud, belum lama ini di Kantor Gubernur Kaltim.
Rudy menilai, banyak sumber-sumber pendapatan daerah masih yang belum terkelola dan terserap dengan baik.
Salah satunya pendapatan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Setelah mencermati data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Gubernur Rudy Mas’ud melihat sesuatu yang kurang maksimal.
“Bagi hasil pajak daerah untuk Kutai Timur pada 2024 sebesar Rp1,1 triliun. Sedangkan Samarinda Rp654 miliar dan Kukar Rp614 miliar,” kata Rudy.
Diketahui Kutai Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk yang tidak cukup banyak namun jumlah bagi hasil pajak daerahnya jauh lebih besar dari Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Semestinya, kata Gubernur, dana bagi hasil pajak, salah satunya dari Pajak Kendaraan Bermotor untuk Samarinda dan Kukar, termasuk daerah lain yang memiliki perusahaan tambang yang lebih banyak, pendapatan daerahnya juga lebih banyak. Tapi faktanya, Kutai Timur yang mendapatkan bagi hasil pajak tertinggi dalam empat tahun terakhir ini.
“Kita punya areal, tapi kita tidak dapat apa-apa. Dari perikanan nol, dari perhubungan pun nol,” kritik Gubernur lagi.
Optimalisasi pajak harus 100 persen. Baik PKB, BBNKB dan pajak hasil tambang. Intinya, penerimaan pajak daerah masih jauh dari kata optimal.
Rudy melihat fenomena ini sebagai sebuah tugas yang perlu diselesaikan segera. Karena, PKB menjadi salah satu sumber APBD yang dapat membantu percepatan pembangunan di Kaltim.
“Mungkin bukan karena ada kebocoran, tapi belum banyak yang terpungut saja. Ini yang harus kita lebih maksimalkan lagi,” tegasnya.
Tidak hanya itu, mengenai dana bagi hasil sawit Kaltim hanya memperoleh dana sebesar Rp16 miliar dari pusat dengan jumlah luas perkebunan mencapai 1,4 juta hektare.
“Ini juga yang perlu kita perjuangkan ke pusat,” tutupnya.
