Insitekaltim, Samarinda – Proses pemungutan suara Pilkada 2024 di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim), telah selesai dilakukan. Kini, fokus utama masyarakat beralih pada transparansi penghitungan suara yang menjadi prioritas Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam hal ini, KPU Samarinda mengambil langkah maju dengan menyediakan akses real-time untuk memantau hasil penghitungan suara melalui situs resmi mereka.
Komisioner KPU Samarinda Arif Rakhman menegaskan pentingnya keterbukaan dalam setiap tahapan Pilkada, terutama dalam proses penghitungan suara.
Menurutnya, transparansi ini akan diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital yang memungkinkan masyarakat untuk memantau hasil sementara secara langsung.
“Kami berkomitmen memberikan transparansi maksimal melalui teknologi digital. Situs resmi ini memungkinkan masyarakat memantau hasil sementara, mulai dari tingkat provinsi hingga TPS,” ujar Arif pada Rabu (27/11/2024).
Melalui situs resmi https://pilkada2024.kpu.go.id/, data yang disajikan mencakup suara sah, suara tidak sah, dan persentase perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Arif menambahkan bahwa teknologi ini merupakan langkah penting dalam mendorong akuntabilitas Pilkada.
Masyarakat di Kaltim, termasuk di kota-kota seperti Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Kartanegara, dapat dengan mudah mengakses data hasil pemilu melalui tiga langkah utama, yakni membuka situs resmi KPU dengan perangkat seperti ponsel atau komputer, memilih menu “Hasil Pilkada,” dan menyaring hasil berdasarkan wilayah hingga tingkat TPS.
Meski demikian, Arif mengingatkan bahwa data yang ditampilkan di situs bersifat sementara dan tidak dapat dijadikan acuan pasti. “Hasil resmi Pilkada tetap mengacu pada penghitungan manual yang akan diumumkan oleh KPU,” tegasnya.
Tantangan teknis juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan digitalisasi ini. Arif menyebutkan kemungkinan adanya lonjakan trafik karena tingginya antusiasme masyarakat untuk memantau hasil.
Ia pun mengimbau agar warga memastikan koneksi internet stabil atau menggunakan alternatif seperti media sosial resmi KPU.
Pengamat politik lokal memberi apresiasi terhadap langkah KPU yang dinilai mendukung semangat demokrasi digital.
Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya edukasi masyarakat, terutama di wilayah dengan akses internet terbatas.
“Kami berharap teknologi ini dapat membantu Pilkada 2024 berjalan lebih transparan, adil, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” ujar Arif menutup pembicaraan.
Dengan berbagai langkah yang diambil, KPU berharap Pilkada serentak 2024 dapat memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
