Insitekaltim, Bontang – DPRD Bontang melalui Komisi A melayangkan kritik keras terhadap PT Energi Unggul Persada (EUP) yang absen tanpa keterangan dalam rapat terkait upaya menekan angka stunting di Bontang.
Rapat yang digelar pada Selasa (5/11/2024) ini dihadiri sejumlah perusahaan lokal lainnya seperti PT Badak LNG dan PT Indominco Mandiri (IMM), bersama kader posyandu dan forum RT setempat. Ketidakhadiran PT EUP menimbulkan kekecewaan, terutama di tengah tingginya angka stunting di wilayah Bontang Lestari.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mengaku kecewa atas ketidakhadiran PT EUP. Menurut Heri, perusahaan seharusnya memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat sekitar, terutama dalam isu kesehatan seperti stunting yang masih menjadi persoalan mendesak di Bontang.
“Jika keberadaan perusahaan tidak memberikan dampak positif bagi lingkungan, keberadaannya patut dipertanyakan. Kalau tidak mau membantu, lebih baik tidak usah ada,” tegas Heri usai rapat kerja.
PT EUP dinilai belum memberikan kontribusi nyata untuk mengatasi masalah stunting di Bontang Lestari, yang dikelilingi oleh sejumlah perusahaan besar namun masih menghadapi tingkat stunting yang tinggi. Ia mempertanyakan komitmen PT EUP terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar area operasionalnya.
“Apakah PT EUP benar-benar berkomitmen untuk memberi manfaat bagi Kota Bontang? Kalau tidak ada dampak positifnya, kehadirannya patut dipertanyakan,” ujarnya lagi.
Bentuk bantuan perusahaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di lapangan. Dukungan yang diperlukan meliputi penyediaan makanan bergizi, fasilitas kesehatan, serta sarana transportasi untuk akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat terdampak.
Setiap daerah memiliki kebutuhan berbeda untuk menekan stunting, sehingga bentuk bantuan dari perusahaan pun harus disesuaikan. Ia mengingatkan PT EUP dan perusahaan lain untuk lebih tanggap terhadap masalah ini dengan memberikan bantuan yang relevan.
“Saya minta untuk dibantu secara khusus sesuai kebutuhan lapangan. Ada yang butuh makanan bergizi, fasilitas kesehatan, bahkan sarana kendaraan untuk akses layanan kesehatan. Setiap wilayah memiliki persoalan berbeda, dan itu perlu dipahami,” pungkasnya.
DPRD Bontang berharap adanya aksi nyata dan komitmen kuat dari PT EUP dan perusahaan lain untuk bersama-sama menanggulangi stunting sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.
