Close Menu
insitekaltim.com

    Subscribe to Updates

    Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

    What's Hot

    TWAP Samarinda Tanggapi Sudarno, Tegaskan Pernyataan Andi Harun Soal JKN Bukan Hoaks

    April 11, 2026

    Legislasi Didominasi Eksekutif, Andi Harun Peringatkan Bahaya Penyalahgunaan Kekuasaan

    April 11, 2026

    Soroti Pengalihan JKN 49 Ribu Warga, DPRD Samarinda Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

    April 11, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    Facebook X (Twitter) Instagram
    insitekaltim.cominsitekaltim.com
    • Pendidikan
    • Ekonomi
    • Politik
    • Hukum
    • Tokoh
    • ADVETORIAL
      • Diskominfo Kaltim
      • Diskominfo Kutim
      • DPRD Bontang
      • DPRD Kaltim
      • DPRD Kutim
      • DPRD Samarinda
      • Kemenkum Kaltim
    insitekaltim.com
    Home»Politik»Kaltim Menuju Pilkada, Bagaimana Nasib Penyandang Disabilitas di Bawah Kepemimpinan Baru
    Politik

    Kaltim Menuju Pilkada, Bagaimana Nasib Penyandang Disabilitas di Bawah Kepemimpinan Baru

    Adit MustafaBy Adit MustafaOktober 18, 202403 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Teks: Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Anni Juwariyah usai mengikuti acara diskusi terbuka Ngobrol Pilkada Kalimantan Timur (NgoPi-Kaltim) yang digelar pada Jumat, (18/10/2024) di Odah Bekesah, Samarinda, menyuarakan harapannya untuk calon kepala daerah.
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Pinterest Email

    Insitekaltim, Samarinda – Pilkada Kalimantan Timur 2024 semakin mendekat, membawa harapan baru bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas yang selama ini merasa hak-hak mereka belum sepenuhnya terpenuhi.

    Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim Anni Juwariyah dalam acara diskusi terbuka Ngobrol Pilkada Kalimantan Timur (NgoPi-Kaltim) yang digelar pada Jumat, (18/10/2024) di Odah Bekesah, Samarinda, menyuarakan harapannya agar calon pemimpin daerah yang terpilih nantinya memiliki perhatian lebih terhadap penyandang disabilitas.

    Bukan hanya program yang memperhatikan disabilitas, Anni menekankan pentingnya sensitivitas dan keterlibatan kaum disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur.

    Dalam kesempatan tersebut, Anni menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Namun, ia mengakui bahwa selama ini, masih ada jarak antara perencanaan pembangunan dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas.

    “Saya sebagai penyandang disabilitas tentu berharap bahwa teman-teman disabilitas memilih calon yang memang mempunyai perhatian dan sensitif terhadap disabilitas yang ada pada calon itu,” ungkap Anni, mengawali pernyataannya.

    Ia menjelaskan bahwa perhatian tersebut harus diwujudkan dalam bentuk nyata, tidak hanya sekadar janji atau kebijakan yang sifatnya sementara.

    “Kami berharap siapapun yang nanti terpilih sebagai gubernur, bupati atau wali kota di Kalimantan Timur dapat benar-benar mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan,” lanjutnya.

    Anni juga mengkritisi bahwa pembangunan yang sering dilaksanakan tanpa melibatkan penyandang disabilitas hanya akan menghasilkan infrastruktur yang mubazir dan tidak bermanfaat bagi mereka.

    “Banyak sekali pembangunan yang dilakukan tanpa melibatkan kami, hasilnya malah mubazir. Program yang baik harus diawali dengan melibatkan kami sejak awal perencanaan hingga evaluasi,” tegas Anni.

    Ia mencontohkan beberapa pembangunan yang tampak inklusif di permukaan, seperti penyediaan guiding block untuk tunanetra, namun tidak disertai dengan aksesibilitas yang menyeluruh.

    “Memang ada guiding block, tapi sampai sekarang saya belum melihat pembangunan yang benar-benar memandirikan kami,” ujar Anni.

    Aksesibilitas yang Memandirikan, Bukan Sekadar Simbol

    Anni berharap pembangunan di Kalimantan Timur dapat dirancang untuk benar-benar memandirikan penyandang disabilitas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun fisik.

    “Tujuan utama dari aksesibilitas adalah memandirikan penyandang disabilitas, agar kami tidak perlu bergantung pada orang lain, baik untuk berjalan, bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari,” jelasnya.

    Namun, menurutnya, pembangunan yang dilakukan saat ini masih belum sepenuhnya memfasilitasi kemandirian tersebut. “Masih ada jarak antara perencanaan dengan pelaksanaan, dan antara apa yang direncanakan dengan manfaatnya bagi penyandang disabilitas,” tambahnya.

    Mantan anggota DPRD Kaltim itu juga menegaskan bahwa program-program yang ada belum cukup untuk menjadikan penyandang disabilitas benar-benar mandiri.

    “Sampai sekarang, saya belum melihat pembangunan yang memberikan kami kemandirian dalam hal ekonomi, infrastruktur dan kehidupan sehari-hari,” kritik Anni penuh harap.

    Meski ada kemajuan dalam penyediaan beberapa fasilitas hal itu dianggap belum cukup oleh komunitas disabilitas di Kaltim. “Yang kami butuhkan bukan hanya simbol-simbol aksesibilitas, tapi langkah nyata yang dapat membuat kami hidup mandiri,” tegas Anni.

    Diskusi ini menjadi ajang penting untuk mengingatkan para calon pemimpin bahwa kelompok penyandang disabilitas juga merupakan bagian penting dari masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

    “Pembangunan harus benar-benar inklusif, memikirkan kebutuhan penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan. Kami ingin merasakan manfaat yang nyata dari pembangunan ini, bukan hanya sebatas formalitas,” pungkasnya.

    Dengan Pilkada 2024 di depan mata, harapan besar disematkan pada calon pemimpin yang tidak hanya memikirkan suara mayoritas, tetapi juga mereka yang berada di garis pinggir. Penyandang disabilitas, seperti yang disuarakan oleh Anni Juwariyah, berharap agar mereka tidak lagi terpinggirkan dalam proses pembangunan dan bisa menikmati akses yang setara dengan warga lainnya.

    Harapan besar ini menggambarkan bahwa inklusivitas bukan sekadar jargon politik, tetapi merupakan hak yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan nyata.

    Anni Juwariyah DPRD Kaltim Pilkada 2024 PPDI Kaltim
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram
    Adit Mustafa

    Related Posts

    Soroti Pengalihan JKN 49 Ribu Warga, DPRD Samarinda Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

    April 11, 2026

    Kabel Semrawut, Pansus DPRD Dorong Regulasi Utilitas Perkabelan

    April 9, 2026

    Data Penduduk Tak Sinkron, DPRD Samarinda Ingatkan Risiko Salah Nilai Kinerja Daerah

    April 9, 2026

    DPRD Samarinda Harap Sekda Baru Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik

    April 9, 2026

    DPRD Samarinda Ingatkan Standar SPPG, Kualitas Program MBG Harus Diutamakan

    April 8, 2026

    Tak Gentar Bersaing, DPRD Samarinda Dukung Putra-Putri Daerah ke Nasional

    April 8, 2026
    Add A Comment

    Comments are closed.

    @insitekaltim_
    Don't Miss

    TWAP Samarinda Tanggapi Sudarno, Tegaskan Pernyataan Andi Harun Soal JKN Bukan Hoaks

    Andika SaputraApril 11, 2026

    Insitekaltim, Samarinda – Ketua Tim Wali Kota Akselerasi Pembangunan (TWAP) Kota Samarinda Syaparudin menanggapi pernyataan…

    Legislasi Didominasi Eksekutif, Andi Harun Peringatkan Bahaya Penyalahgunaan Kekuasaan

    April 11, 2026

    Soroti Pengalihan JKN 49 Ribu Warga, DPRD Samarinda Minta Pemprov Kaltim Tinjau Ulang

    April 11, 2026

    Poprov Kaltim 2026 Resmi Dijadwalkan, Fokus Persiapan Menuju PON 2028

    April 11, 2026

    Geger! Toples Berisi Potongan Jari Manusia Ditemukan di Lahan Kosong Samarinda

    April 11, 2026
    1 2 3 … 3,050 Next
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • Redaksi
    • Kode Etik
    • Pedoman
    • Kode Perilaku Perusahaan
    © 2026 InsiteKaltim.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.