Insitekaltim,Jakarta – Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) telah memasuki hari ke-37 di Aula BPSDM dengan diikuti sebanyak 57 orang peserta PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2024.
Pada kesempatan itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik hadir melalui aplikasi zoom meeting dari ruang kerja Gubernur di Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltim di Jakarta pada Rabu, (21/8/2024).
“Saya merasa bersyukur bisa bertemu dengan para peserta PKN Tingkat II Angkatan XXIV ini walaupun secara virtual. Saya tidak lagi berbicara tentang profil Kalimantan Timur, tetapi lebih tentang dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apalagi Kaltim sebagai buffer zone IKN, yang dinamikanya cukup tinggi,” ujar Akmal Malik.
Sebagai informasi, 57 peserta yang hadir berasal dari Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan unsur kepolisian.
Menurut Akmal, pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan orkestrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini dikarenakan pentingnya memiliki visi yang sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini visi presiden dengan visi gubernur, bupati/wali kota.
“Otonomi daerah melaksanakan 32 urusan pemerintahan konkuren melalui tiga asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD yang kedudukannya kemitraan sejajar,” jelas Akmal.
Terkait proyek perubahan (proper) dari peserta PKN, Akmal meminta proper harus hadir sebagai problem solving di instansi masing-masing, serta harus terukur dan tepat sasaran.
“Proyek perubahan dari peserta diklat juga harus dilakukan evaluasi oleh BPSDM sebagai penyelenggara diklat. Bisa bekerja sama dengan Balitbangda. Tolong proper yang dibuat memang persoalan yang nyata terjadi di instansi masing-masing,” pinta Akmal Malik.
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini berpesan agar para pimpinan perangkat daerah untuk dapat saling berkolaborasi, khususnya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi daerah masing-masing.
“Pentingnya kolaborasi antar perangkat daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kaltim. Salah satunya pengelolaan lahan eks tambang dengan melibatkan Dinas ESDM, Dinas Pangan Tanaman Pangan dam Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya,” pesannya.
Kepemimpinan yang kolaboratif diperlukan untuk pembangunan, lanjutnya, sebab seorang pemimpin harus memiliki komitmen yang kuat, mampu berkolaborasi, didukung dengan perencanaan yang baik berdasarkan data-data akurat dan presisi.
“Mudah-mudahan setelah selesai dari pendidikan ini bapak ibu bisa memulai dari diri sendiri hingga ke lingkungan kerja. Dan tentunya bisa menjadi langkah yang baik ke depan,” tutup Akmal.