Insitekaltim,Jakarta – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni mengungkapkan pihaknya berkomitmen mengelola aset agar penggunaannya dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya.
“Ini kan terkait dengan komitmen kita untuk mengelola aset, kalau tidak dikelola dengan baik, maka berpengaruh indeks pengelolaan BMD,” ungkap Sri Wahyuni saat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK RI, Rabu (3/7/2024).
Seluruh pemerintah daerah diminta mengelola aset sesuai dengan indeks pengelolaan BMD. Saat ini posisi Kaltim berada di tengah-tengah, tidak di bawah tapi juga tidak di posisi atas.
“Yang jelas kita akan melihat parameter-parameternya. Kita lihat dari Kaltim ini penilaian Inspektorat berapa kemudian bagaimana upaya meningkatkannya,” papar Sri.
Dirinya juga memaparkan pada rakornas ini pemerintah daerah diminta untuk melakukan pengelolaan aset lebih baik lagi sesuai dengan empat sasaran strategis dan delapan parameter indeks pengelolaan BMD yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sebelumnya Pimpinan KPK RI Nurul Ghufron mengungkapkan permasalahan pengelolaan BMD dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Nurul Ghufron menggambarkan modus-modus seperti ini supaya bisa disampaikan kepada kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota guna melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi.
Dia meminta agar semua peserta tidak mengikuti acara ini secara formalitas saja untuk memenuhi indeks pengelolaan aset, tetapi menjadi bagian dari komitmen untuk merasa memiliki terhadap aset-aset yang menjadi amanah untuk dikelola.
“Harus ada komitmen untuk mengelola aset daerah seperti anda mengelola aset anda sendiri,” tegas Nurul Ghufron.
Seiras dengan itu Plh Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kemendagri Budi Ernawan menjelaskan terdapat empat sasaran strategis dan delapan paramater dalam penyusunan indeks pengelolaan BMD.
Sasaran strategis pertama yaitu pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif dengan dua parameter, yakni tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK baik secara materialistis dan realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD.
Sasaran strategis kedua, yaitu kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan. Ini diukur melalui tiga parameter, yakni ketepatan waktu penyampaian rencana kebutuhan BMD, laporan BMD dan laporan pengawasan, serta pengendalian BMD. Sasaran strategis ketiga yakni pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif dengan dua parameter, yaitu persentase tindak lanjut temuan BPK terkait pengelolaan BMD dan tindak lanjut pengelolaan BMD.
Sasaran strategis keempat, yaitu administrasi BMD yang andal diukur dengan satu parameter melalui persentase BMD yang dilengkapi dokumen kepemilikan.
“Metode penilaian yang digunakan dapat dilakukan secara mandiri atau self assessment. Sedangkan untuk hasil pengukuran kinerja pengelolaan BMD atau Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan penjumlahan semua sasaran strategis dengan kategori sangat baik, baik, cukup dan buruk,” jelasnya.
Rakornas yang digagas Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI ini diikuti Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD dan Kabid BMD seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Hadir mendampingi Sekda Sri Wahyuni, Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir dan Kabid BMD Asti Fathiani.
