Insitekaltim,Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menyoroti keberadaan para pejabat dan warga kategori mampu yang tidak semestinya terdaftar sebagai penerima bantuan miskin dalam data resmi.
Dalam upayanya untuk mengatasi kemiskinan di Kota Tepian, Andi Harun memerhatikan penurunan signifikan jumlah penduduk miskin. Namun ia menemukan kejanggalan dalam data yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara status sosio-ekonomi dengan kriteria penerima bantuan.
Andi Harun mengungkapkan bahwa sejak kepemimpinannya, angka kemiskinan di Samarinda telah mengalami penurunan dari 9 persen menjadi 5,3 persen dari total 823 ribu penduduk, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Saya memimpin Samarinda itu angkanya masih 9 persen dan sekarang sudah mencapai 5,3 persen,” ungkap orang nomor satu di Kota Tepian itu, Senin (8/4/2024).
Namun, ia juga menyoroti keberadaan orang-orang kategori sangat mampu yang telah lama terdaftar sebagai penerima bantuan miskin, yang secara tidak langsung menghambat upaya pengurangan kemiskinan yang lebih efektif.
Tindakan konkret diambil oleh Wali Kota Andi Harun dengan memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk bekerja sama dengan mahasiswa dari perguruan tinggi serta masyarakat dalam melakukan survei door to door.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data penerima bantuan miskin sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Saya curiga. Setelah saya perintahkan untuk data ulang, ternyata benar dugaan saya, data yang masuk banyak data yang bohong. Bahkan ada pejabat yang masuk dalam daftar penerima bantuan tunai,” ujar Andi Harun.
Salah satu contoh kategori yang disoroti adalah keberadaan pejabat atau pegawai negeri yang memiliki dua rumah, di mana rumah yang kondisinya tidak layak huni dimasukkan ke dalam kategori miskin. Hal ini merupakan tindakan yang merugikan dan tidak sesuai dengan semangat upaya penanggulangan kemiskinan.
“Perbuatan seperti ini seharusnya sejak bertahun-tahun lalu sudah dimusnahkan. Karena ini hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang yang layak mendapatkannya,” tegasnya.
Andi Harun menambahkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan memerlukan kerja sama dan kejujuran dari seluruh lapisan masyarakat.
Ia meminta agar masyarakat dan organisasi yang memiliki data yang akurat mengenai kondisi keluarga miskin di Samarinda untuk berkontribusi dalam menyediakan informasi yang tepat.
Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
“Pekerjaan pemerintah kota ini akan menjadi lebih efektif jika kita memiliki dukungan dari seluruh masyarakat yang peduli terhadap masalah kemiskinan. Kurang berkecukupan itu bukan hanya tanggung jawab suatu organisasi, tetapi tanggung jawab kita bersama,” tandasnya.
