Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Sangatta – Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yusuf T Silambi menyampaikan bahwa kontribusi sektor pertanian di Kutim belum maksimal.
Dalam penyampaian pandangan umum untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 hingga 2026 mendatang, Fraksi PDIP menginginkan pemerintah kabupaten (pemkab) harus menyasar pada permasalahan di Kutim.
Permasalahan yang dimaksud oleh Yusuf diantaranya di bidang sumber daya manusia (SDM), kesehatan, pertanian, kemiskinan serta pengangguran. Dalam hal itu Yusuf menyebutkan beberapa hal penting yang disusun oleh Fraksi PDI Perjuangan terkait penyusunan RPJMD tahun 2021 hingga 2026 mendatang.
“Kontribusi dari sektor pertanian menurun bahkan hingga tahun 2021 karena masa pandemi Covid-19. Namun tahun sebelumnya pun sudah menurun disebabkan faktor pengaturan anggaran yang tidak terlalu memprioritaskan sektor pertanian,” ujar Yusuf T Silambi saat diwawancarai oleh Insitekaltim.com di Ruang Fraksi PDI Perjuangan, Sekretariat DPRD Kutim lantai 2, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta pada Rabu (21/4/2021)
Dari catatan fraksi ini, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2016 hingga 2020 hanya mencapai angka 9,16 persen.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kutim itu juga menyatakan bahwa fraksinya siap untuk bekerja sama dalam membangun Kutim salah satunya dari sektor pertanian.
“Salah satu caranya adalah menggandeng pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan yang berada di wilayah Kutim. Saya yakin pemerintah pusat akan mengulurkan tangannya selagi anggaran yang diberikan sesuai dengan peruntukannya,” pungkas Yusuf.
Ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kerja sama dengan petani di beberapa wilayah Kutim.
“Namun hanya partai yang melakukan sehingga hasil yang dirasakan belum signifikan,” tandasnya