Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Sangatta – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Agusriansyah Ridwan memilih kunjungan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mencari referensi dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) NAPZA.
Salah satu alasan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim itu memilih Kaltara sebagai referensi, lantaran BNNP Kaltara telah memiliki Perda Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lain (NAPZA). Hal itu disampaikan oleh Agusriansyah saat diwawancara Insitekaltim.com usai acara Rapat Paripurna di Sekretariat DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi, Sangatta, Selasa (20/4/2021).
“BNNP Kaltara telah memiliki Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA , sehingga kami ingin melihat bagaimana pengaplikasiannya di wilayah tersebut,” ujar Agusriansyah.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa alur pengedaran NAPZA berawal dari daerah Kaltara. Pengiriman NAPZA dimulai dari Tawau, Malaysia melalui jalur darat maupun laut menuju ke Nunukan dan Tarakan.
Politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyebutkan, bahkan penyelundupan melalui jalur darat yang bermuara di Nunukan kemudian diteruskan menuju Tanjung Selor hingga masuk ke wilayah Kutim bahkan Samarinda.
“Begitulah alur pengedaran NAPZA dari Malaysia yang sering diberitakan oleh pihak kepolisian,” ungkap Agusriansyah.
Dirinya bersama beberapa anggota Pansus DPRD Kutim melakukan diskusi dengan pihak Kaltara terkait hambatan dalam menerapkan Perda tersebut. Selain itu juga pihaknya berdiskusi mengenai alokasi penganggaran.
“Termasuk juga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) mulai dari Rumah Sakit hingga Puskesmas yang menangani hal tersebut,” pungkas Agusriansyah.
