Insitekaltim,Samarinda – Bertempat di Ruang VVIP Rumah Jabatan Gubernur Kaltim di Pendopo Odah Etam, Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima kunjungan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (4 /1/2024).
Rombongan audiensi dipimpin Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto bersama Anggota Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Danny Bunga serta Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Daini Rakhmat didampingi Kepala Sekretariat Yusuf, serta Kabag Administrasi Agus Suci Anjalmo.
Mengawali audiensinya, Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menyampaikan big data pengawasan pemilu yang telah berjalan dan akan disiapkan sampai hari H (14 Februari 2024).
“Saat ini kita sedang melakukan perekrutan pengawas TPS,” katanya.
Di Kaltim terdapat 11.441 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota.
“Dari jumlah itu, kita memiliki 70 TPS khusus, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN),” sebutnya.
Sedangkan dari 70 TPS khusus itu diperkirakan ada 15.509 pemilih yang aktif dan dipastikan hingga 14 Februari 2024 berada di Kaltim.
“Namun mereka tidak ber-KTP Kaltim,” tambahnya.
Selain itu, hingga 10 Februari terdapat 1.728 kegiatan kampanye dan saat ini sudah berjalan sejak 28 November 2023.
Namun, angka pelanggaran masih di bawah 5 persen, baik pelanggaran administrasi, kode etik, pidana maupun netralitas.
Sehingga menurut Hari, jika dikomparasi data jumlah kampanye terselenggara dengan pelanggaran kampanye, rasionya masih kecil atau dibawah 5 persen.
“Artinya 95 persen kegiatan kampanye berjalan dengan cara yang baik atau tidak terdapat pelanggaran,” ungkapnya.
Terhadap paparan Bawaslu, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan apresiasinya atas kinerja jajaran Bawaslu Kaltim dalam mendukung terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.
“Kami, Pemerintah Provinsi Kaltim tentu sangat berterima kasih dan meminta semua pihak bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi tahun ini,” ucapnya.
Terkait dukungan kesehatan bagi penyelenggara pemilu, Akmal meminta Badan Kesbangpol dan Dinas Kesehatan Kaltim untuk berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.
“Kita tidak ingin kejadian Pemilu 2014 terulang kembali. Kali ini, kita harus pastikan jaminan kesehatan bagi penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu,” tegasnya.
Tampak hadir Kepala Badan Kesbangpol Sufian Agus dan Kepala Dinas Kesehatan dr Jaya Mualimin.
