Insitekaltim, Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda mengonfirmasi adanya ratusan sisa kuota daya tampung yang belum terpenuhi dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tengah berjalan.
Tercatat, sebanyak 433 kursi di jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di seluruh Samarinda saat ini statusnya masih kosong akibat belum memenuhi target kuota rombongan belajar (rombel).
Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Kota Samarinda Mohammad Wahiduddin memetakan, sebaran kursi kosong tersebut didominasi oleh sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran kota.
“Hasil evaluasi SPMB kemarin itu ada yang masih kuotanya belum terpenuhi sebanyak 433 (kursi) di seluruh Kota Samarinda. Paling banyak kekurangan daya tampungnya itu di wilayah-wilayah pinggir. Seperti Palaran atau Samarinda Utara, seperti SMP 19 misalkan,” ujar Wahiduddin oasca rapat dengan DPRD kota Samarinda, Senin, 6 Juli 2026.
Untuk mengantisipasi hilangnya hak pendidikan calon siswa akibat kuota yang tidak terisi, Disdikbud Samarinda mengambil kebijakan untuk melimpahkan pengaturan teknis penerimaan langsung kepada pihak sekolah yang bersangkutan.
Meskipun sekolah diberikan fleksibilitas untuk mengatur strategi pemenuhan kuota, Disdikbud menegaskan agar pemetaan zonasi dan kedekatan domisili tetap menjadi indikator penilaian utama demi menjaga keadilan akses pendidikan bagi warga sekitar.
“Sekolah yang mengatur mekanismenya untuk memenuhi kuota-kuota yang kurang, karena kondisi masing-masing sekolah bervariasi. Namun harus dengan skala prioritas. Misalkan memprioritaskan orang yang memang pertama domisilinya atau tempat tinggalnya dekat dengan sekolah itu, kemudian yang mereka memang mendaftar di sekolah itu, dan seterusnya,” urainya.
Fenomena kosongnya ratusan kursi di wilayah pinggiran ini menjadi catatan kritis di tengah realitas bahwa secara akumulatif, Samarinda sebenarnya kekurangan fasilitas sekolah negeri.
Dari total 13.079 lulusan SD negeri dan swasta di Samarinda, kapasitas tampung seluruh SMP negeri yang ada di kota ini terhitung mentok hanya di angka 10.000 kursi saja.
“Artinya, ada jurang pemisah sekitar 3.079 siswa yang dipastikan tereliminasi dari sistem sekolah neger,” jelasnya.
Fakta bahwa di tengah defisit kursi ini justru terdapat 433 kuota kosong di pinggiran mengindikasikan adanya sentralisasi minat calon siswa yang menumpuk di sekolah-sekolah pusat kota, sementara sekolah pinggiran kekurangan peminat.
Menyikapi hal tersebut, Disdikbud meminta para orang tua murid dan masyarakat luas untuk bergerak taktis membaca peluang di sekolah-sekolah pinggiran yang kuotanya belum terpenuhi ini sebelum seluruh rangkaian proses SPMB ditutup.
“Silakan masyarakat nanti melihat di sekolah-sekolah yang kuotanya memang belum terpenuhi. Harus gerak cepat untuk kemudian bisa mendaftar ke sekolah yang di dalamnya masih ada kuota. Segera untuk bisa melihat, memetakan sekolah yang belum terpenuhi kuotanya,” imbau Wahiduddin.
Disdikbud menegaskan tidak ada pilihan lain selain mengalihkan tujuan ke sekolah swasta. Pemerintah daerah mengakui keterbatasan infrastruktur dalam memfasilitasi seluruh lulusan SD ke sekolah negeri, sehingga peran sekolah swasta menjadi krusial.
“Sebenarnya ketersediaan rombel itu tercukupi antara negeri dan swasta. Cuma kalau lulusan SD negeri plus swasta untuk bisa ditampung semua ke SMP negeri memang tidak tercukupi. Kalau tidak negeri, ya mau tidak mau ke swasta. Negeri sekali lagi punya keterbatasan,” pungkas Wahiduddin.
