Reporter : Samuel- Editor : Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra hadir dalam Konsultasi Publik mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pembangunan ibu kota negara (IKN).
Pembahasan dilaksanakan di Crystal Room di Hotel Mercure Samarinda mengundang banyak stakeholder, terkait pembangunan IKN yang diwacanakan akan dibangun di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Forum ini juga dihadiri Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar dan perwakilan dari Pemkab PPU.
Usai pembahasan, orang nomor dua di Kementerian ATR/BPN tersebut menjelaskan dan menekankan beberapa hal mengenai pembangunan IKN.
Kepada awak media, Surya mengatakan bahwa dasar pembangunan IKN akan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres) yang bakal diteken oleh Presiden Jokowi.
“Itu harus jadi Perpres, karena dalam ruang lingkup Presiden,” sebut Surya Tjandra Kamis (13/8/2020).
Ia menjelaskan bahwa Perpres tersebut akan menjadi modal awal untuk pembangunan IKN dan akan disahkan secepatnya. Sebelum disahkannya regulasi tersebut, Surya ingin terlebih dahulu mendengar aspirasi dari masyarakat Kaltim.
“Secepatnya, ini jadi modal awal untuk rencana ke depan, kan planning nih. Jadi kita butuh masukan dari masyarakat karena pertimbangannya selain aspek fisik dan geografis, ada aspek sosial juga,” sambung Surya.
Dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan sinkronisasi regulasi dengan tiap kabupaten/kota terkait.
“Pasti dan harus ada sinkronisasi, karena salah satu concern kita dalam pembangunan IKN adalah Konservasi (lingkungan) itu nomor satu. Jadi satu pulau (kalimantan) kita sinkronkan,” tegas Surya.
Terkait isu bahwa ada beberapa konsesi lahan tambang bermasalah yang masuk dalam wilayah IKN, Surya menampik. Ia menjelaskan bahwa Kaltim justru dipilih karena sangat sedikit masalah agraria yang terjadi di Kaltim.
“Enggak ada itu (konsesi). Relatif salah satu alasan (dipilih) di sini karena ga banyak masalah. Yang jelas pembangunan IKN ini tidak akan grasah-grusuh atau tergesa-gesa. Dan kalaupun nanti dieksekusi akan panjang (penyelesainnya),” tandas Surya.
