Insitekaltim, Samarinda — Proses penyelesaian Terowongan Samarinda kini memasuki tahap krusial sebelum resmi difungsikan untuk masyarakat. Setelah pekerjaan fisik dinyatakan rampung, pemerintah saat ini fokus menyelesaikan proses perizinan laik fungsi yang menjadi syarat utama operasional terowongan tersebut.
Tahapan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup serangkaian pengujian teknis guna memastikan keamanan dan kelayakan struktur sebelum digunakan publik.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terowongan Samarinda, Rezky Samudra Aprilyan mengatakan, proses saat ini masih berada pada tahap penyamaan persepsi antara tim teknis daerah dengan pihak Balai Kementerian serta tenaga ahli dari berbagai bidang konstruksi.
“Kalau terowongan sendiri sampai sejauh ini sedang dalam proses perizinan laik fungsi. Sampai hari ini kami sudah beberapa kali meeting. Terakhir terkait persamaan persepsi antara tenaga ahli dari BKJTK. Setelah ini akan ada proposal pengujian,” ujar Rezky saat dikonfirmasi Jumat, 29 Mei 2026.
Proposal tersebut menjadi dasar sebelum masuk ke tahapan pengujian lapangan sesuai standar operasional prosedur (SOP) terbaru dari Direktorat Jenderal yang diterbitkan pada 2025.
Pengujian nantinya akan mencakup sejumlah aspek teknis penting, mulai dari stabilitas struktur hingga potensi deformasi atau pergerakan di dalam terowongan.
“Kalau proposalnya disetujui, misalnya minggu depan disetujui, kami langsung masuk tahap pengujian,” jelasnya.
Proses perizinan memiliki tenggat waktu yang cukup ketat. Berdasarkan aturan yang berlaku, seluruh tahapan perizinan harus diselesaikan dalam waktu sekitar 69 hari kerja sejak proposal pengujian disetujui.
“Ia harus karena kalau sudah masuk proposal, kalau tidak salah ada tenggat 69 hari kerja untuk seluruh perizinan itu selesai,” jelasnya.
Meski pemerintah kota mendorong percepatan agar terowongan segera dapat difungsikan untuk membantu mengurai kemacetan, pihak teknis menegaskan bahwa aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama.
“Pak Wali minta kalau bisa cepat dioperasikan. Tapi memang sekarang masih fokus mengejar perizinan. Kalau ada revisi, sehari dua hari langsung kami kirim lagi,” ungkap Rezky.
Proses perizinan sebenarnya telah berjalan sejak Maret 2026 dan sudah melalui lima hingga enam kali rapat koordinasi bersama pihak Balai Kementerian.
Namun, proses tersebut sempat mengalami penyesuaian akibat perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Jika sebelumnya mekanisme perizinan berbasis persetujuan desain, kini langsung berfokus pada izin laik fungsi sesuai SOP terbaru yang diterbitkan pada Desember tahun lalu.
“Perizinan mulai dari Maret kemarin. Sudah sekitar lima sampai enam kali rapat,” katanya.
Perubahan mekanisme ini membuat tim harus melakukan penyesuaian ulang terhadap sejumlah dokumen teknis dan administrasi agar sesuai dengan aturan terbaru.
Di sisi lain, koordinasi intensif terus dilakukan hampir setiap pekan untuk memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi tanpa hambatan berarti.
Salah satu aspek paling penting dalam pengujian nanti adalah memastikan tidak adanya deformasi atau pergerakan struktur di dalam terowongan.
Hal ini menjadi indikator utama untuk menilai keamanan konstruksi dalam jangka panjang, terutama karena terowongan merupakan infrastruktur bawah tanah yang sangat bergantung pada kestabilan struktur dan kondisi tanah.
“Iya, memastikan bahwa struktur terowongan aman dan siap dioperasikan,” tutur Rezky.
Ia menambahkan, apabila ditemukan adanya pergerakan struktur yang melebihi ambang batas toleransi, maka evaluasi teknis lanjutan harus dilakukan sebelum terowongan dapat dibuka untuk umum.
“Paling utama deformasi di dalam terowongan. Kalau di dalam ada pergerakan, itu yang jadi perhatian utama,” tegasnya.
