Insitekaltim,Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Rusman Ya’qub menyampaikan tanggapan terkait viralnya penolakan masyarakat terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Di mana Program Tapera tersebut mewajibkan karyawan swasta untuk dipotong 2,5% dari gajinya dan 0,5% oleh pemilik usaha, memicu kontroversi dan kekhawatiran publik.
Menurut Rusman, secara konsep Tapera menjadi langkah positif dalam mengatasi persoalan perumahan rakyat. Diketahui bahwa milenial dan generasi Z kesulitan untuk membeli rumah karena berbagai kendalanya.
Namun, masalah utama disebutkan Rusman yakni banyaknya penolakan warganet dan masyarakat terletak pada pengalaman pahit mereka terhadap program iuran serupa di masa lalu.
“Masyarakat punya pengalaman pahit dengan model-model tabungan seperti Tapera. Dana yang terkumpul seringkali tidak kunjung memberikan fasilitas yang diinginkan kepada pihak yang sudah terpotong gajinya,” ujarnya, (30/5/2024) .
Ia menambahkan bahwa konsep Tapera yang baik, tidak cukup jika praktiknya merugikan masyarakat. Banyak ASN dan guru yang gajinya terpotong tidak merasakan manfaat nyata dari program ini walau telah berlalu puluhan tahun. Hal ini menurutnya, menjadi sumber ketidakpercayaan publik.
“Pemerintah harus benar-benar mampu meyakinkan publik dan membuktikan bahwa program ini dapat memberikan hasil yang diinginkan. Publik harus bisa menikmati wujud nyata dari program ini, misalnya dalam bentuk rumah yang layak,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar Tapera tidak menjadi program yang hanya memberikan rumah dengan ukuran kecil dan tidak layak huni, yang disebutkannya sebagai RSS (rumah sangat sederhana) tetapi kenyataan setelah gaji dipotong malah didapatkan menjadi rumah sangat sempit.
“Pengalaman pahit masa lalu membuat wajar jika banyak masyarakat menolak. Selain itu, proses menunggu yang lama, hingga puluhan tahun dan masalah sertifikasi kepemilikan yang bertele-tele menambah ketidakpercayaan publik terhadap program ini,” katanya.
Politikus PPP ini menekankan agar pemerintah terlebih dahulu membangun kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini bisa tumbuh jika pemerintah dapat membuktikan dan mewujudkan program Tapera dengan baik.
“Pemerintah harus membuktikan dan mewujudkan janji-janji ini sehingga masyarakat tumbuh kepercayaannya. Kita tidak ingin lagi ada tipu-tipu atau merasa dikerjain. Apalagi ini menyangkut gaji yang langsung dipotong,” tutupnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengatasi kontroversi ini dengan langkah konkret yang dapat menumbuhkan kepercayaan publik dan memastikan program Tapera berjalan sesuai harapan masyarakat.
