Insitekaltim, Samarinda – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah mengubah pendekatan pemberantasan judi online dengan tidak lagi bertumpu pada pemutusan akses situs semata, tetapi menyasar seluruh ekosistem yang menopang praktik perjudian digital, mulai dari aliran dana hingga penegakan hukum.
“Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh. Tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya pada pemutusan akses situs, tetapi harus menyasar keseluruhan ekosistemnya,” ujarnya dalam OJK Banking Forum 2026 bertema Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital di Jakarta belum lama ini.
Ia membeberkan, strategi tersebut diperkuat melalui sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri perbankan, serta aparat penegak hukum. Kolaborasi itu juga didukung Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memperkuat penanganan judi online secara terpadu.
Ia menjelaskan, pemutusan akses situs harus dibarengi dengan langkah memutus jalur keuangan yang menjadi penopang operasional judi online melalui penindakan terhadap rekening-rekening penampung.
“Pemutusan akses situs harus dibarengi dengan mengamputasi ‘leher’ ekosistem judi online, yaitu rekening-rekening penampung. Karena itu kolaborasi Komdigi, OJK, industri perbankan dan aparat penegak hukum menjadi kunci untuk memutus rantai kejahatan ini,” jelasnya.
Sejak 20 Oktober 2024 hingga 12 Juli 2026, Komdigi telah menindak sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online. Bersama OJK, Komdigi juga melaporkan sekitar 38 ribu rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian online. Dari jumlah tersebut, sekitar 32.500 rekening telah ditutup setelah melalui proses cleansing.
Meutya mengapresiasi komitmen OJK dan industri perbankan dalam memperkuat pengawasan terhadap rekening mencurigakan serta mendorong penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) guna mencegah penyalahgunaan rekening sejak awal.
Dirinya optimistis pendekatan yang menyasar seluruh mata rantai kejahatan digital akan membuat pemberantasan judi online lebih efektif.
“Pemberantasan judi online hanya akan berhasil jika seluruh ekosistemnya kita putus bersama. Bukan hanya situsnya, tetapi juga aliran dananya, identitas pelakunya, serta penegakan hukumnya. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, kita optimistis dapat menciptakan ruang digital Indonesia yang lebih aman dan sehat,” yakinnya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, perlindungan masyarakat dari kejahatan keuangan kini menjadi tantangan utama sektor jasa keuangan di tengah pesatnya transformasi digital.
“Tugas kita bukan hanya memastikan perbankan tetap sehat, tetapi juga melindungi masyarakat dari berbagai modus scam dan judi online yang dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan,” tegasnya.
Ia menambahkan, transformasi digital harus diiringi penguatan tata kelola teknologi informasi, manajemen risiko, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar ekosistem keuangan digital tetap aman, tepercaya dan berintegritas.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan perbankan memiliki peran sentral dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional melalui penguatan tata kelola teknologi informasi dan pencegahan kejahatan keuangan yang memanfaatkan layanan perbankan.
Hingga Mei 2026, OJK mencatat telah melakukan 2,8 juta penolakan hubungan usaha terhadap calon nasabah, 51,2 ribu penutupan hubungan usaha terhadap nasabah yang terindikasi terkait judi online, serta memblokir 32.454 rekening setelah melalui proses Enhanced Due Diligence (EDD).
