Browsing: PAD

“Kekurangan bangunan sekolah menyebabkan masalah zonasi dan mempersulit akses pendidikan bagi anak-anak kita,” ungkapnya dalam hearing antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda dengan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Samarinda, Selasa (7/5/2024).

“Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah parkir liar yang telah mengganggu ketertiban masyarakat dan juga untuk meningkatkan PAD,” jelas Andi Harun, Sabtu (4/5/2024).

“Banyak yang menggunakan kendaraan, terutama motor tetapi retribusi parkir kita itu selalu sedikit itu selalu jauh di bawah target,” ujar politikus Golkar itu.

“Wisata air, jadi tadi terkait perizinan melalui OSS itu tidak hanya cukup dengan NIB tetapi harus memiliki lampiran yaitu standar berverifikasi,” ungkapnya.

“Inspirasi ini muncul setelah kunjungan Komisi III DPRD Kutai Barat yang menceritakan mengenai perda (peraturan daerah) yang memberlakukan pungutan pada ponton-ponton di sepanjang wilayah Kubar,” ujar Manalu.

“Kemajuan yang dilihat daerah lain belum bisa kita share sepenuhnya karena masih dalam proses pembelajaran,” ungkapnya.

“Menurut saya, pemerintah kota kecolongan. Pembinaan dan pengawasannya terlalu menganggap ini biasa, tapi ternyata ada kebocoran, kan luar biasa. Artinya selama ini target PAD dari parkir banyak yang tidak pernah mencapai target,” ungkapnya, Rabu (17/4/2024).

“Pariwisata ke depannya bisa menjadi sektor yang bisa menopang ekonomi Kota Samarinda. Jadi jangan dipandang sebelah mata,” ujar Abdul Khairin, Kamis (28/3/2024).

“Pada tahun 2023, program unggulan Pemerintah Kota Samarinda telah berjalan secara optimal dan memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar orang nomor satu di Kota Tepian itu.

“Ya kalau semua sepanjang ada manfaat yang diterima pemerintah kota terutama dalam hal PAD tidak menjadi masalah,” ucap Samri, pada Selasa (26/3/2024).