“Ternyata sudah diingatkan jauh-jauh hari dan sampai sekarang belum ada progres yang signifikan. Kita minta Dinas Perhubungan tegas,” jelas politikus PKS itu.
“Pihak kontraktor menjelaskan selesainya bukan untuk bisa dioperasionalkan, ternyata selesai baru menembus itu pun dengan catatan kalau tidak ada kendala-kendala teknis,” ungkapnya, Kamis (25/4/2024).
“Meskipun saya merasa ini kurang optimal juga karena waktunya sangat singkat. Jadi tidak tidak cukup waktunya untuk bisa mengeksplorasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan-masukan,” ujarnya.
“Tentu itu kebijakan yang bagus, namun yang harus jadi catatan adalah jangan sampai larangan ini karena aparat pemerintah tidak ingin repot,” ujar Abdul Rohim, Sabtu (6/4/2024).
“Kemungkinan itu benar, terkait data acuannya dari tim inflasi. Tapi terkait pertumbuhan ekonomi itu harus dicek bersumber dari mana,” ungkap Rohim saat di wawancarai MSI Group, Sabtu (6/4/2024).
“Kapolres menyampaikan usulan bahwa sebenarnya untuk menertibkan Pertamini itu cenderung akan ada konflik atau pro kontra. Tapi pertanyaannya, sebenarnya dari mana mereka mendapatkan BBM? Itu intinya,” tanya Rohim, beberapa waktu lalu.
“Target penyelesaian Raperda ini adalah enam bulan dari sekarang, yaitu per 18 Oktober. Kami berharap dapat menyelesaikan hasil karya kami bersama dalam periode terakhir ini,” ujar, Rabu (20/3/2024).
“Komitmen kita adalah memastikan proses penyembelihan sesuai dengan prinsip halal. Oleh karena itu, RPU harus dimasukkan dalam ranperda sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan yang meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).
“Sudah berjalan di Dinas Koperasi dan UKM . Saat ini ada 200 yang diberi subsidi. Raperda ini diusahakan agar kebijakan subsidi bagi pelaku UMKM tidak terhenti bergantung pada kepala OPD yang bersangkutan,” paparnya, Rabu (20/3/2024).
