Browsing: Abdul Rohim

“Kapolres menyampaikan usulan bahwa sebenarnya untuk menertibkan Pertamini itu cenderung akan ada konflik atau pro kontra. Tapi pertanyaannya, sebenarnya dari mana mereka mendapatkan BBM? Itu intinya,” tanya Rohim, beberapa waktu lalu.

“Target penyelesaian Raperda ini adalah enam bulan dari sekarang, yaitu per 18 Oktober. Kami berharap dapat menyelesaikan hasil karya kami bersama dalam periode terakhir ini,” ujar, Rabu (20/3/2024).

“Komitmen kita adalah memastikan proses penyembelihan sesuai dengan prinsip halal. Oleh karena itu, RPU harus dimasukkan dalam ranperda sebagai langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan yang meningkat,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).

“Sudah berjalan di Dinas Koperasi dan UKM . Saat ini ada 200 yang diberi subsidi. Raperda ini diusahakan agar kebijakan subsidi bagi pelaku UMKM tidak terhenti bergantung pada kepala OPD yang bersangkutan,” paparnya, Rabu (20/3/2024).

Insitekaltim,Samarinda– Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kalimantan Timur diminta melanjutkan program subsidi penerbitan sertifikat produk halal bagi pelaku usaha mikro kecil…

Insitekaltim,Samarinda – Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) ikut menjadi bagian dari Raperda tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk…

“Pajak hanya berlaku bagi usaha dengan omset tertentu, sehingga tidak semua UMKM harus berurusan dengan legalitas dan konsekuensi pajak,” ungkapnya, Rabu (20/3/2024).

“Yang tidak kalah penting bagaimana bisa berikan jaminan bahwa produk-produk yang dikonsumsi warga Samarinda adalah produk yang sudah bisa dijamin halal dan higienis,” ujarnya, Rabu (20/3/2024).

“ Misalnya nanti dari satu sektor menyampaikan dan dari sektor lain merasa ini beririsan. Nanti kita persilakan. Kita harap nanti dinamika yang muncul di forum ini akan membingkai peran ranperda yang akan kita susun pada kesempatan berikutnya,” jelas Abdul Rohim di Ruang Rapat Gabungan Lantai II DPRD Kota Samarinda.

“Kami upayakan ada intervensi dari pemerintah terkait sertifikasi halal karena biayanya mahal, sehingga itu bisa dibuat subsidi,” ungkapnya usai rapat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Samarinda, Selasa (5/3/2024).