Reporter: Yulia – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo pada 1 April 2019 lalu, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur hingga kini belum diminati investor.
Status KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan tersebut akan dicabut oleh Dewan Nasional KEK apabila dalam setahun MBTK tidak bisa menghadirkan investor. Meskipun sebelumnya, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara KEK MBTK dengan PT Palma Serasi Internasional sudah dilakukan.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan, dirinya sudah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama MBS termasuk Very Important Client (VIC) yang menangani khusus KEK Maloy.
“Mereka secara umum menyampaikan sedang mengusahakan agar ada investor yang masuk. Kan infrastruktur yang dibangun itu sayang jika tidak digunakan,” ungkapnya Senin (11/4/2022).
Namun kepemilikannya, kata Tio sapaan akrabnya, juga harus jelas. Entah itu kepemilikan Pemkab Kutim ataupun Pemprov Kaltim.
“Kepemilikan terkait lahan harus jelas, jangan sampai ada miskomunikasi. Dalam hal ini, gubernur harus turun langsung untuk menyelesaikan masalah tersebut,” paparnya.
Kemudian, soal penandatanganan MoU antara KEK MBTK dengan PT Palma Serasi Internasional. Tio menegaskan, agar kerja sama keduanya diharapkan terealisasikan, jadi bukan hanya penandatanganan MoU saja namun tidak ada realisasinya.
“Mereka sudah presentase terkait apa yang sudah dilakukan, selanjutnya saya meminta ada eksekusi. Maksudnya, jangan mentok diperjanjian saja,” tegasnya.
Termasuk Perusda lainnya di Kaltim, Tio berpesan apabila ingin membuat perjanjian sebaiknya diperhatikan betul masalah legal standingnya dan lainnya supaya bisa segera dieksekusi setelah penandatanganan MoU.
“Kadang-kadang kita bikin perjanjian ini kalah saat ngisi klausal, akhirnya tidak bisa eksekusi. Kita rugi dan sebagainya, maka persoalan ini akan terus kita running. Tidak bisa hanya satu kali pertemuan saja, tidak cukup waktunya. Saya minta ada progres ke depan, karena kalau itu dicabut, ya sayang dong investasi kita sudah berapa banyak di sana,” tegasnya.