Insitekaltim, Samarinda – Peluncuran Menu SIPADU (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terpadu) pada aplikasi e-Dalev diharapkan mengubah pola pengendalian pembangunan di Kota Samarinda, dari sekadar menghasilkan laporan menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan hal tersebut dalam acara Peluncuran dan Sosialisasi Menu SIPADU pada Aplikasi e-Dalev di Ruang Arutalla Ballroom Gedung B Lantai 4 Bapperida Kota Samarinda, Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, hingga pengendalian. Karena itu, sistem informasi yang dikembangkan pemerintah harus mampu memperlihatkan keterhubungan setiap tahapan tersebut.
“Perencanaan itu bicara tentang apa yang kita rencanakan yang berangkat dari problem kota. Setelah kita bicara apa yang kita rencanakan, lalu apa yang kita anggarkan? Setelah kita bicara apa yang kita anggarkan, apa yang kita kerjakan?” ujarnya.
Ia menilai, SIPADU harus mampu mendeteksi secara utuh apa yang telah direncanakan, dianggarkan, dikerjakan, hingga capaian yang sudah maupun belum terpenuhi.
Jika terdapat target yang belum tercapai, sistem tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan koreksi melalui fungsi evaluasi dan pengendalian. Dengan demikian, hasil akhirnya tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi menjadi informasi untuk menentukan kebijakan berikutnya.
Andi Harun menekankan perbedaan antara laporan dan informasi dalam menilai keberhasilan pembangunan. Menurutnya, capaian pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran.
“Banyak di antara kita masih berada pada titik hanya melaporkan tapi belum menginformasikan. Makanya kita banyak bicara tentang kalau bicara TPD, kita menilai keberhasilan itu berdasarkan daya serap anggaran,” katanya.
Ia mencontohkan pembangunan drainase senilai Rp5 miliar. Secara administratif, pekerjaan tersebut dapat dinilai berhasil apabila realisasi anggarannya tinggi. Namun, indikator tersebut belum menggambarkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Apakah parit yang Rp5 miliar tadi benar-benar sudah mengalirkan air? Tidak lagi menimbulkan genangan?” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong penggunaan indikator output dan outcome secara bersamaan. Output menggambarkan hasil langsung dari pekerjaan, sementara outcome melihat manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Andi Harun juga mengingatkan agar pengembangan aplikasi pemerintahan tidak dilakukan secara berulang tanpa mempertimbangkan sistem yang sudah tersedia. Menurutnya, aplikasi existing yang masih memiliki kekurangan sebaiknya dikembangkan atau disempurnakan.
“Lain waktu, kecuali memang sangat diperlukan, lain waktu aplikasi yang sudah existing itulah yang dikembangkan,” pungkasnya.
