Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur Yonavia meminta pemerintah provinsi memantau harga sembako di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pascapenyaluran bantuan pangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan distribusi bantuan tidak memicu lonjakan harga di pasar.
Menurutnya, di wilayah perbatasan seperti Mahulu, harga kebutuhan pokok kerap lebih tinggi dibanding daerah lain karena biaya transportasi yang mahal. Setelah adanya penyaluran bantuan pangan, kondisi harga di pasar harus tetap terjaga agar warga tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.
“Distribusi bantuan sebaiknya diiringi dengan pengawasan harga. Kami tidak ingin ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk menaikkan harga secara sepihak,” kata Yonavia pada Selasa 12 Agustus 2025.
Ia menilai, bantuan pangan memang meringankan beban masyarakat, terutama di daerah terpencil. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, bantuan tersebut bisa dimanfaatkan oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Kalau stok barang menumpuk di pasar akibat bantuan, harga bisa turun, tetapi sebaliknya kalau stok berkurang atau distribusi terganggu, harga bisa melonjak. Pemerintah perlu memastikan rantai distribusi tetap lancar,” ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Yonavia menambahkan akses transportasi ke Mahulu yang mengandalkan jalur sungai dan udara membuat biaya logistik tinggi. Kondisi ini membuat harga barang rentan naik, terutama ketika cuaca buruk atau pasokan terhambat.
“Koordinasi antarinstansi sangat penting. Pemprov, pemkab dan aparat di lapangan harus bersinergi memantau harga serta memastikan bantuan pangan tepat sasaran,” kata dia.
Ia juga mendorong pemerintah daerah membentuk tim pemantau harga yang rutin turun ke pasar untuk melihat kondisi riil. Tim tersebut diharapkan melibatkan unsur pemerintah, aparat dan perwakilan masyarakat agar pengawasan berjalan transparan.
“Kalau pengawasan dilakukan secara bersama, potensi penyimpangan bisa ditekan. Masyarakat pun merasa dilibatkan dan bisa memberikan informasi langsung,” ujarnya.
Yonavia mengingatkan bahwa program bantuan pangan tidak boleh menjadi satu-satunya solusi untuk menekan beban biaya hidup masyarakat. Pemerintah perlu memikirkan langkah jangka panjang, seperti memperbaiki infrastruktur transportasi dan mendorong produksi pangan lokal.
“Kalau ketergantungan pada pasokan dari luar daerah bisa dikurangi, harga kebutuhan pokok akan lebih stabil. Mahulu punya potensi pertanian yang bisa dikembangkan,” ucapnya.
Ia berharap Pemprov Kaltim segera menindaklanjuti pengawasan harga di Mahulu pascabantuan pangan. Menurutnya, kestabilan harga adalah kunci agar program bantuan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan warga.
“Kami akan terus memantau dan menerima laporan dari masyarakat terkait perkembangan harga sembako. Jika ada masalah, DPRD siap memfasilitasi pembahasan bersama pemerintah,” pungkasnya.