Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah mengusulkan program rintisan Sekolah Rakyat (SR) ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum) telah memberikan arahan untuk mendukung program ini dalam salah satu sesi briefing pimpinan.
“Kita sedang berencana mengusulkan rintisan Sekolah Rakyat di Kaltim. Karena lahan yang direncanakan di Bukit Biri belum siap dibangun, maka kita usulkan memanfaatkan aset yang sudah ada, yakni bangunan dan asrama di SMA 16,” kata Sri Wahyuni saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin, 26 Mei 2025.
Menurutnya, sekolah tersebut akan difungsikan sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan akan menampung anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sesuai dengan sasaran program nasional.
“Kalau rintisan, berarti sudah ada bangunannya. Di SMA 16 itu, kita sudah punya gedung dan asrama yang bisa digunakan. Ini akan menjadi bentuk keseriusan Kaltim dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh pemerintah pusat,” tambahnya.
Sekolah Rakyat sendiri bukan konsep baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Dalam catatan sejarah, sekolah ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dengan nama Volkschool, lalu berubah menjadi Kokumin Gakko di masa pendudukan Jepang, dan resmi diberi nama Sekolah Rakyat pasca kemerdekaan pada 13 Maret 1946. Sekolah ini dulunya berfungsi sebagai pendidikan dasar bagi anak-anak pribumi dan menjadi fondasi peningkatan literasi nasional.
Kini, Sekolah Rakyat dihidupkan kembali oleh pemerintah pusat sebagai respons terhadap kebutuhan pendidikan di kalangan masyarakat miskin ekstrem. Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi kembali program ini pada 2025, dengan pendekatan modern berbasis sekolah berasrama dan kurikulum yang terintegrasi.
Sekolah Rakyat modern dirancang untuk menyasar anak-anak yang berada dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu kelompok masyarakat paling rentan secara ekonomi.
Fasilitas sekolah mencakup asrama, ruang kelas, tempat ibadah, ruang olahraga, serta layanan kesehatan. Selain kurikulum pendidikan nasional, peserta didik juga akan dibekali dengan pendidikan karakter, kepemimpinan, keterampilan vokasi, dan pelatihan soft skills seperti manajemen waktu dan kerja sama tim.
Proses pendaftaran akan dilakukan secara selektif dan berbasis data resmi dari pemerintah. Anak-anak yang terdaftar dalam DTSEN dengan kategori miskin dan sangat miskin akan menjadi prioritas utama.
Sri Wahyuni menegaskan bahwa Kaltim memiliki potensi besar untuk menjadi contoh sukses pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia bagian timur. Selain kesiapan infrastruktur, dukungan pemerintah daerah dan komitmen lintas sektor menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program ini.
“Kita ingin ikut berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini bukan hanya soal membangun gedung, tetapi membangun masa depan generasi muda Kaltim,” tuturnya.
Rencana ini kini tengah dalam proses penyusunan yang akan diajukan secara resmi kepada Kementerian Sosial. Bila disetujui, rintisan Sekolah Rakyat di Kaltim akan menjadi langkah awal transformasi pendidikan sosial yang lebih merata dan inklusif. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
