Insitekaltim,Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik lakukan sidak terhadap penyelenggaraan pelayanan publik jelang pemilihan umum (pemilu). Sidak dilakukan salah satunya ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda (AWS).
Pemilihan umum serentak akan digelar Rabu (14/2/2024). Akmal berharap hal itu tidak mengganggu pelayanan publik di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di sektor kesehatan.
RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda telah menegaskan pelayanan kepada pasien dan keluarganya tetap optimal. Mulai dari pergantian personel, penjadwalan sif, hingga fasilitas kesehatan.
“Pihak RS sudah mengatur setiap pergantian personel di sisi perawat dan pelayan. Besok ternyata lebih bagus, sudah ada sif dan pergantian yang jelas,” ungkap Akmal Malik kepada awak media.
Akmal Malik mengatakan kendala yang dihadapi adalah banyaknya pengunjung pasien dan keluarganya yang datang dari luar Kaltim, bahkan dari luar pulau. RSUD AWS merupakan rumah sakit rujukan yang melayani berbagai kasus, termasuk instalasi nuklir.
“Kami ingin segera konsolidasi dengan KPU agar jangan sampai hak-hak warga yang saat ini tengah datang ke rumah sakit, baik mengantar keluarganya atau berobat, jangan sampai terganggu. Jadi intinya kami ingin memastikan hak-hak warga tetap terpenuhi walaupun sebagian berada di rumah sakit,” jelasnya.
Akmal menambahkan, beberapa dokter dan perawat di rumah sakit ini juga berasal dari luar Kaltim, termasuk dari Jakarta. Mereka sudah pindah ke Kaltim untuk bertugas di rumah sakit ini. Untuk itu, mereka akan memilih dengan menggunakan daftar pemilih tambahan (DPTb) di tempat pemungutan suara (TPS) terdekat.
“Semua mereka sudah ada yang dari Jakarta, dokter-dokter kita di Jakarta sudah pindah. Berarti mereka besok akan dapatkan di DPTb. Mereka akan mengikuti di TPS dengan kertas memilih tambahan. Tidak banyak, tetapi ada beberapa dari dokter,” paparnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan Pemprov Kaltim siap melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah mendukung proses tahapan Pemilu 2024.
“Minggu lalu Badan Kesbangpol melakukan kegiatan sosialisasi bersama dengan ormas terkait persiapan penyelenggaraan pemilu,” ucapnya.
Ia menjelaskan, dalam sosialisasi tersebut seperti yang disampaikan pemerintah pusat bahwa pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Seperti diketahui, belum lama ini sempat terjadi pro dan kontra di masyarakat terkait isu penundaan pemilu serta penambahan masa periode untuk Presiden Joko Widodo.
“Jadi hiruk pikuk yang di luar itu supaya tidak mempengaruhi kondisi masyarakat untuk bersiap menyongsong pemilihan umum 14 Februari dan pemilihan kepala daerah 27 November mendatang,” pungkasnya.
