Insitekaltim, Samarinda – Sebanyak 3.420 mahasiswa dari sembilan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta resmi diterjunkan ke masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kolaborasi 2026. Ribuan mahasiswa ini akan disebar ke 377 titik yang berada di 10 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).
Acara pelepasan akbar ini digelar di Gedung Plenary Hall Sempaja, Samarinda, pada Sabtu, 11 Juli 2026. Program berskala besar ini merupakan hasil kerja sama antara dunia kampus dan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim Siti Sugiyanti menjelaskan pemerintah telah menyiapkan 28 tema prioritas seperti sektor pendidikan, kesehatan, kehutanan, hingga perkebunan.
“Seluruh perangkat daerah telah menyiapkan tema-tema program kerja terbaik. Fokusnya disesuaikan dengan kapasitas mahasiswa agar mereka bisa benar-benar menjadi agen perubahan yang menjawab kebutuhan riil masyarakat desa,” kata Siti.
Nantinya, setiap desa akan mendapatkan penanganan berupa tiga tema berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing agar dampaknya langsung dirasakan warga.
Meskipun program ini disambut dengan penuh semangat, tantangan berat membayangi keberangkatan mahasiswa. Terutama bagi mereka yang ditempatkan di daerah terpencil dan perbatasan seperti Kabupaten Mahakam Ulu dan Pulau Maratua di Berau. Masalah sulitnya akses transportasi dan besarnya biaya perjalanan menjadi ganjalan utama.
Ketua Panitia KKN Kolaborasi 2026 Kiswanto melontarkan kritik terkait minimnya dukungan pendanaan dan fasilitas dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk wilayah-wilayah tertinggal tersebut.
“Kendala terbesarnya adalah aksesibilitas yang sangat minim. Logikanya, Gubernur dan timnya saja butuh waktu berhari-hari untuk sampai ke sana, tentu kemampuan finansial dan logistik mahasiswa tidak sebanding. Namun, modal utama anak-anak kita saat ini adalah semangat yang kuat untuk mengabdi,” jelas Kiswanto.
Kiswanto menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa menuntut program berjalan ideal jika seluruh biaya akomodasi menuju lokasi ekstrem justru dibebankan kepada mahasiswa.
Ia berharap pemerintah daerah mau membantu memfasilitasi keberangkatan agar mahasiswa tidak tekor di lapangan.
“Dengan kondisi ini, program KKN tidak bisa dipaksa berjalan ideal sesuai semua keinginan Pemprov. Kasarnya, kalau bukan donatur, ya dilarang mengatur. Kampus punya sumber daya manusia yang besar melalui ribuan mahasiswa ini, jadi kalau pemerintah mau berkolaborasi, berikan juga dukungan pendanaan atau fasilitas transportasi ke lokasi ekstrem. Jangan semua beban modal ditanggung mandiri oleh mahasiswa, kasihan mereka,” tegasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan biaya operasional mahasiswa di lapangan, pihak panitia mulai melirik potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta yang beroperasi di Kaltim.
Namun, pemanfaatan dana ini masih menghadapi kendala aturan internal perusahaan yang biasanya hanya memperbolehkan anggaran bergulir di wilayah desa binaan mereka sendiri.
“Tahun ini kontribusi CSR memang masih terbatas di wilayah Ring 1 atau desa binaan perusahaan masing-masing. Komitmen awal sudah ada, seperti Bank Kaltimtara yang membantu Rp5 juta untuk tiap kelompok dari total 30 kelompok, serta beberapa mitra tambang yang mendanai langsung program mahasiswa di lapangan. Ke depan, kami ingin lobi ini lebih intens agar dana CSR bisa langsung diarahkan ke lokus desa tertinggal yang disepakati bersama,” pungkas Kiswanto.
