Insitekaltim, Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Salehuddin memberikan sejumlah catatan penting saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-32 yang digelar di Gedung D, Jalan Teuku Umar, Selasa (19/8/2025).
Dalam interupsinya, Salehuddin menekankan agar Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim betul-betul dapat menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Menurutnya, masukan yang telah disampaikan dalam pembahasan perlu benar-benar diakomodasi, agar keputusan yang dihasilkan paripurna bisa mencerminkan kepentingan bersama.
“Muatan penting beberapa masukan teman-teman di Banggar harus dijalankan. Supaya betul-betul bisa melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik,” ujarnya.
Salehuddin juga menyinggung soal padatnya jadwal yang dihadapi DPRD. Ia mengakui bahwa tidak semua usulan jadwal dapat diakomodasi sepenuhnya, mengingat keterbatasan waktu.
“Kalau bisa setahun lebih dari 300 hari kita gunakan untuk kegiatan. Namun, kalau mengikuti komisi minta lain lagi, maka perjalanannya akan membingungkan. Karena itu, jadwal sebisa mungkin harus memfasilitasi, termasuk untuk teman-teman di Banggar. Orkestrasi ada di tangan pimpinan,” jelasnya.
Terkait kondisi ekonomi, Salehuddin mengingatkan bahwa pembaruan data makro harus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan anggaran. Menurutnya, efisiensi akan menjadi keniscayaan pada tahun anggaran 2026.
“Kita sudah mendapat update kondisi ekonomi makro. Efisiensi pasti berjalan. Karena itu, Banggar perlu dipertajam fungsinya agar bisa mengamankan anggaran yang sudah kita sesuaikan, dan akhirnya kita paripurnakan dalam rancangan kerja 2026,” tegasnya.
Ia mencontohkan, dari sekitar 400 kegiatan yang diajukan, hanya 375 yang bisa terakomodasi. Artinya, beberapa program harus dikurangi karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya memaksimalkan agenda yang masih bisa dijalankan, termasuk reses dan perjalanan dinas.
“Rancangan kerja kita minimal reses harus benar-benar dimaksimalkan. Delapan titik reses bisa diatur sehingga satu titik sekaligus dimanfaatkan secara operasional, agar efisien namun tetap menyerap aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Salehuddin mengingatkan agar DPRD tidak hanya terfokus pada APBD semata, tetapi juga memperhatikan kebutuhan internal dewan, terutama Sekretariat DPRD (Sekwan). Ia menyinggung soal anggaran rumah tangga dewan, yang perlu disesuaikan dengan kondisi inflasi dan kenaikan harga sembako.
“Sekali lagi, jangan sampai kita terlalu fokus pada APBD, sementara tempat kita sendiri hilang. Teman-teman di Sekwan juga harus diperhatikan, termasuk besaran anggaran untuk kebutuhan rumah tangga seperti sewa rumah. Inflasi membuat beban semakin berat. Intinya, tetap harus dijalankan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Menutup interupsinya, Salehuddin mengajak seluruh anggota dewan untuk berpikir secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan internal DPRD tidak boleh diabaikan, agar para anggota bisa menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan baik.
“Berpikir terkait hal umum, tapi rumah tangga kita juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita menderita di dalam hanya karena tidak memikirkan hal-hal mendasar. Fungsi kita harus tetap berjalan dengan baik,” pungkasnya.