Insitekaltim, Samarinda – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda mendapat teguran keras dari para wakil rakyat dalam hearing bersama Komisi II DPRD Kota Samarinda, Selasa, 23 Juni 2026.
Masalahnya fatal anggaran jumbo sebesar Rp32,7 miliar yang seharusnya dipakai untuk membantu pedagang kecil dan mengontrol harga pasar, ternyata malah habis dikuras untuk kepentingan internal kantor dinas sendiri.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi mengaku kaget dan meradang saat membedah laporan keuangan Disdag di paruh pertama tahun 2026 ini.
Dari total anggaran Rp32,7 miliar, dinas tersebut memang sudah menghabiskan uang sekitar 54 persen. Namun setelah dibongkar, ternyata hampir seluruh uang yang keluar itu (sekitar 90 persen) dipakai untuk membiayai acara, fasilitas, dan kegiatan internal pegawai dinas.
“Anggaran yang ada itu harusnya lebih banyak dipakai untuk kepentingan masyarakat, bukan buat kepentingan internal dinas! Itu penekanan saya. Kok ini malah buat nganggarin dinas sendiri? Saya maunya anggaran ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” kata Iswandi
Bukti ketidakadilan anggaran ini terlihat jelas pada pos dana penanganan inflasi (stabilitas harga bahan pokok). Untuk urusan perut masyarakat di pasar, dinas hanya menganggarkan dana sangat kecil, yaitu sekitar Rp200 juta saja. Saking kecilnya, dana itu sudah ludes hingga 97 persen hanya dalam waktu enam bulan.
Anehnya, program-program bantuan langsung yang sangat ditunggu oleh pedagang kecil dan masyarakat malah jalan di tempat, baru terserap sekitar 30 persen.
“Urusan yang penting dan jadi tugas utama dinas, anggarannya kecil dan belum jelas jalannya. Sementara kegiatan yang sebenarnya bukan inti dari tugas dinas (urusan internal kantor), malah sudah habis hampir 100 persen. Ini catatan merah, mereka harus jelaskan nanti,” tutur Iswandi.
Kondisi keuangan Dinas Perdagangan diperkirakan bakal makin babak belur di akhir tahun nanti. Pasalnya, dalam rapat tersebut terungkap bahwa dinas ini masih menunggak utang sebesar Rp500 juta lebih kepada pihak ketiga.
DPRD Samarinda khawatir, untuk melunasi utang tersebut, pemerintah bakal rasionalisasi anggaran program lain. Iswandi mewanti-wanti dengan keras agar program untuk rakyat kecil tidak menjadi korban tumbal demi membayar utang dinas.
“Saya kaget, ternyata mereka masih punya utang Rp500 juta lebih yang belum dibayar. Nanti kalau ada anggaran yang dipotong untuk bayar utang, pasti merusak program yang sudah direncanakan. Saya tegaskan, yang boleh dipotong itu kegiatan kantor yang gak penting. Jangan potong anggaran untuk pedagang kecil,” tegasnya.
Di akhir wawancara, Iswandi melayangkan sindiran menohok untuk gaya pembangunan Pemerintah Kota Samarinda saat ini. Ia meminta agar ke depannya pemerintah membuat program berdasarkan apa yang benar-benar diminta warga, bukan proyek yang dipaksakan sepihak oleh pejabat dengan dalih atas nama rakyat.
Ia memberi contoh banyaknya bangunan atau fasilitas di Samarinda yang dibuat megah secara visual, namun tidak berguna bagi roda ekonomi masyarakat.
“Penyusunan anggaran ke depan harus sesuai kebutuhan masyarakat, bukan kemauan dinas atau pemkot. Kalau sesuai mau-nya masyarakat, pasti aman gak ada ribut. Tapi kalau cuma atas nama masyarakat, ujung-ujungnya pasti ribut,” sindir Iswandi.
