Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kota Samarinda serta beberapa pimpinan Forkopimda melaksanakan rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (17/2/2023)
Rapat dilakukan menyusul tuntutan ganti rugi lahan oleh warga di Ring Road 2 yang berbunut pemblokiran Jalan Nusyirwan Ismail.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sri Wahyuni mengatakan Pemprov Kaltim pada prinsipnya sangat terbuka dan berkeinginan melakukan mediasi dengan warga yang menuntut pembayaran atas lahan di Jalan Nusyirwan Ismail itu.
Ia meminta warga agar dapat membuka jalan tersebut, sebab akan berdampak pada arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat.
“Kami mohon waktu sekitar dua minggu untuk mengundang warga agar nanti kita bisa berdiskusi dan melakukan mediasi,” kata Yuni sapaan akrabnya.
Ia menyebut masih terdapat beberapa persoalaan terkait status jalan yang harus diselesaikan, sehingga Pemprov Kaltim tidak serta-merta melakukan melakukan ganti rugi tanpa ada dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan.
“Jalan Nusyirwan Ismail ini masih nonstatus. Sebelumnya, pekerjaan fisik jalan ini dilakukan dengan dua sumber dana, APBN dan APBD Kaltim. Nah, status jalan ini masih akan kami kaji lebih dalam,” jelasnya.
Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Kaltim berinisiatif melakukan mediasi sembari menunggu langkah hukum yang diajukan warga.
“Sehingga prosesnya bisa berjalan seiring dengan proses hukum yang nantinya juga akan menyediakan ruang untuk mediasi. Proses dan penetapan hukum serta penilaian harga tanah dengan appraisal akan menjadi salah satu dasar Pemprov Kaltim untuk membayar ganti rugi lahan warga tersebut,” tegasnya.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim untuk melakuan mediasi bersama warga. Ia meyakini bahwa langkah yang diambil Pemprov Kaltim itu dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara lebih cepat.
“Prinsipnya, Pemprov Kaltim mempunyai komitmen untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Andi Harun.
Senada dengan Sekda Kaltim, Andi Harun pun berharap warga bisa membuka kembali akses jalan tersebut agar mobilisasi barang dan orang dapat kembali berjalan normal.
Menurut Andi Harun, jika masih terjadi pemblokiran jalan tersebut maka akan berdampak pada peningkatan inflasi di Kota Samarinda.
“Jalur ini juga sangat strategis mempengaruhi inflasi. Jika jalur ini terus ditutup maka inflasi pasti tinggi,” tandasnya.
