Reporter. : Romi Ali Darmawan- Editor. : Redaksi.
Insitekaltim, Bontang – Komisi II DPRD Bontang, Gelar Rapat perdana dengan mitra OPD Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan, Senin (28/10/2019)di Sekretariat DPRD Kota Bontang
Rapat berlangsung dengan pembahasan program kerja DKP3 dan juga progres program 2019. Dalam rapat, terdapat beberapa program yang menjadi pembahasan yang cukup serius antara komisi II dan DKP3 Kota Bontang
Mulai dari pembahasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), rencana pembuatan tempat pendaratan ikan, dan juga hingga pembahasan agenda besar dari DKP3.
Ketua Komisi II DPRD Kota Botang H.Rustam, mengatakan untuk pembahasan Rumah Potong Hewan(RPH) pihaknya menyoroti, pelaksanaan pemotongan unggas yang dinilai tidak sesuai. Hal itu terjadi dikarenakan tidak adanya Rumah Potong Unggas, yang tersentral. Dia berharap agar kedepan Kota Bontang memiliki RPU sendiri.
” Kalau kita liat, ada beberapa pedagang yang memotong ayam secara serampangan, tdak sesuai dengan syariat, nah ini yang harus diperhatikan,” ucap Rustam.
Lebih lanjut, DPRD juga membahas soal rencana program pembuatan pendaratan ikan, yang rencana akan dibangun di area Berbas Pantai.
Meski rencana anggaran akan merogoh APBD sekitar 5,7 miliar, pihak anggota dewan menilai program tersebut perlu diprioritaskan.
“Soal pendaratan ikan juga perlu diperhatikan, ini juga bisa mengalihkan aktivitas hiburan malam yang ada di kawasan Berbas Pantai, dan perlahan bisa kita rubah menjadi kawasan wisata” lanjut politisi Partai Golkar ini
Program yang ke tiga yang cukup menjadi pembahasan, adalah permohonan dukungan dari pihak dinas dalam agenda Nasional yang cukup besar. Yaitu Pekan Nasional Tani Andalan Nasional, se Indonesia di Padang, yang akan dilaksanakan Juni mendatang.
Dalam pelaksanaan nya diperkirakan akan memakan anggaran hingga 700 juta
” Anggarannya cukup banyak tapi memang akan memberangkatkan sekitar 40 orang, dengan anggaran operasional yang cukup tinggi” ucap Rustam.
Namun pihaknya Komisi II akan mendukung program yang menjadi prioritas, meski APBD yang terbatas karena akan menurunnya Dana Bagi Hasil Migas hingga 150 Miliar.
