Insitekaltim,Balikpapan – Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Rakernas APPSI) resmi dimulai di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (23/2/2023).
Rapat tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Gubernur Kalimantan Timur sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor serta seluruh gubernur se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo memberi 7 poin arahan. Tujuh arahan itu yakni peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi, penurunan stunting dan masa depan tenaga honorer.
Soal konsumsi dan belanja masyarakat, Presiden Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah agar tidak membuat kebijakan yang berpotensi menahan belanja dan konsumsi masyarakat.
“Kewajiban para gubernur itu agar bagaimana konsumsi rumah tangga terjaga dan meningkat. Tahun 2022 konsumsi rumah tangga sebesar 4,93%. Kita harapkan di 2023 akan muncul angka 5,4%,” kata Presiden Joko Widodo.
Kepala Negara meminta para kepala daerah untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pangan di setiap daerah, sesuai dengan komoditas andalan masing-masing.
“Kolaborasi, telepon antargubernur penting. Suplai yang banyak, misalnya dari Jawa Timur, lihat ada kelebihan surplus berapa, yang kurang tolong segera tarik ke daerah yang kekurangan,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Presiden kembali mengingatkan kepala daerah mengenai dampak kenaikan harga pangan terhadap inflasi. Presiden mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan lalu hampir 50 persen dipengaruhi oleh kenaikan beras.
“Saya sekarang setiap ke daerah, saya cek ke pasar, lihat ke pasar, meskipun 1 atau 2 pasar. Saya ingin mengontrol dan memastikan bahwa barangnya itu ada. Kalau barangnya ada, yang kedua harganya bener atau enggak bener, karena menyangkut inflasi,” tandasnya.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim sekaligus Ketua Umum APPSI Isran Noor menyampaikan bahwa Rakernas APPSI yang bertema “Menyongsong Pemerintahan Baru Pasca Pilpres Tahun 2024”
Ketua APPSI juga mengungkap terdapat dua topik menarik yang akan dibahas dalam kegiatan akbar itu yakni dana bagi hasil dan tenaga honorer.
“Kedua topik bahasan tersebut merupakan sebuah aspirasi, usulan dan muncul masalah itu di seluruh daerah di Indonesia,” kata Isran.
Ketua Umum APPSI itu menjelaskan, terkait dengan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil, alokasi jumlah yang diberikan pusat ke daerah belum memadai, sehingga menjadi kendala untuk mendukung penyelanggaraan pembangunan di daerah. bertujuan untuk merumuskan hal yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan provinsi di seluruh Indonesia.
“Rakernas APPSI kali ini akan banyak membahas terkait dengan persoalan-persoalan kerja sama, persoalan-persoalan tugas dalam hal pembangunan di seluruh provinsi di seluruh Indonesia, termasuk tanggung jawab dan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan juga sebagai kepala daerah,” kata Isran.
