Insitekaltim, Samarinda –Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah menekankan pentingnya kajian teknis dan ekonomi secara menyeluruh sebelum pemerintah melanjutkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional yang akan menarik air dari Sungai Mahakam untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Kota Bontang dan sekitarnya.
Proyek bernilai triliunan rupiah itu menurutnya harus benar-benar terukur dan tidak mengabaikan aspek efisiensi, keberlanjutan, serta dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.
Dalam keterangannya kepada wartawan usai menghadiri rapat di Kantor DPRD Kaltim pada Senin, 26 Mei 2025, Syarifatul menyebut bahwa meskipun secara geografis jarak antara Sungai Mahakam dan Bontang relatif dekat, pembangunan jaringan pipa dan instalasi pengolahan air bukanlah pekerjaan sederhana.
Proyek ini, menurutnya, memerlukan perhitungan teknis yang presisi serta analisis ekonomi yang tajam agar hasil akhirnya tidak hanya bermanfaat tetapi juga tepat guna dan tidak menjadi beban keuangan daerah.
“Meski jaraknya tidak terlalu jauh, pembangunan jaringan distribusi air dan instalasi pengolahan membutuhkan perencanaan yang matang. Tanpa itu, kita bisa menghadapi risiko pemborosan anggaran dan hasil yang tidak optimal,” ujarnya.
Proyek SPAM Mahakam sendiri ditargetkan untuk menyediakan suplai air bersih hingga 900 liter per detik. Dengan estimasi anggaran pembangunan mencapai Rp4 triliun, proyek ini diproyeksikan rampung dalam beberapa tahun ke depan. Skala investasi yang besar membuat perencanaan menjadi aspek krusial yang tidak bisa dikesampingkan.
Syarifatul pun mengingatkan, setiap langkah pembangunan harus dikawal dengan pendekatan rasional dan berbasis data agar tidak menimbulkan dampak negatif, baik secara sosial maupun fiskal.
Lebih jauh, anggota Komisi III DPRD Kaltim itu juga menyoroti peran penting Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pelaksana teknis proyek. Ia menekankan agar PDAM tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan publik semata, melainkan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia berharap, manajemen PDAM mampu menyeimbangkan efisiensi operasional dengan keberpihakan pada masyarakat.
“PDAM harus bisa memberikan layanan yang baik dan terjangkau, namun juga harus mampu memberi dampak positif bagi kas daerah. Ini penting demi menjaga keberlanjutan pengelolaan air bersih,” tegas Syarifatul.
Selain menggarisbawahi perlunya kajian terhadap proyek SPAM Mahakam, Syarifatul juga menyarankan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi sumber air lokal di wilayah Bontang. Ia menilai bahwa pendekatan multi-alternatif perlu dikaji agar pemerintah tidak terjebak pada satu pilihan yang belum tentu paling efisien.
“Kita harus punya perbandingan yang jelas dan objektif antara mengambil air dari Mahakam dan memanfaatkan sumber lokal. Mana yang lebih ekonomis, lebih ramah lingkungan, dan lebih memberikan manfaat jangka panjang, itu yang harus dipilih,” katanya.
Bagi Syarifatul, keputusan untuk mengambil air dari Sungai Mahakam hanya bisa dibenarkan jika berdasarkan pada kajian teknis dan ekonomi yang komprehensif. Ia tidak menolak opsi Mahakam sebagai sumber utama, namun mengingatkan agar proyek ini tidak dijalankan secara terburu-buru atau berdasarkan asumsi semata.
“Kalau memang Mahakam adalah solusi terbaik, tentu kami mendukung. Tapi semua harus dibuktikan lewat kajian yang menyeluruh. Jangan sampai proyek besar ini justru menjadi beban atau gagal memberikan manfaat yang diharapkan,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, proyek SPAM regional ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjawab kebutuhan mendesak akan akses air bersih yang selama ini menjadi permasalahan krusial bagi warga Bontang dan sekitarnya. Ketimpangan distribusi air dan keterbatasan infrastruktur telah menjadi keluhan berkepanjangan masyarakat.
Dengan hadirnya proyek ini, pemerintah berharap pasokan air bersih di wilayah tersebut dapat terpenuhi secara merata, sekaligus menunjang kualitas hidup warga dan mempercepat laju pembangunan daerah. Namun demikian, sejumlah pihak, termasuk DPRD Kaltim, menuntut agar proyek ini tidak hanya menjadi proyek monumental, tetapi benar-benar berdampak nyata dan dikelola dengan tata kelola yang transparan serta akuntabel.
Partai Golongan Karya (Golkar), Syarifatul Sya’diah itu menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan terus dijalankan secara konsisten, terutama untuk memastikan setiap proyek infrastruktur publik benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia berharap, pemerintah provinsi maupun daerah membuka ruang dialog yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan akhir terkait proyek SPAM Mahakam.
“Perencanaan matang dan evaluasi menyeluruh adalah kunci. Jangan sampai proyek yang bertujuan mulia ini justru menyisakan masalah di kemudian hari. Kita ingin air bersih hadir sebagai hak rakyat, bukan sekadar janji pembangunan,” tutupnya.
