Insitekaltim, Samarinda – Program Beasiswa Kukar Idaman terancam mengalami pemangkasan seiring kondisi keuangan daerah yang defisit. Situasi ini memicu kekhawatiran mahasiswa dan masyarakat penerima manfaat yang selama ini menggantungkan dukungan biaya pendidikan dari program unggulan Bupati Kutai Kartanegara tersebut.
Beasiswa Kukar Idaman menjadi salah satu janji politik kepala daerah yang dalam visi misinya bertujuan membantu pelajar dan mahasiswa asal Kukar melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun, keterbatasan fiskal membuat Pemkab Kukar harus meninjau ulang prioritas anggaran, termasuk mempertimbangkan penundaan atau pengurangan alokasi beasiswa.
Rencana pemangkasan ini sempat beredar pada awal Agustus 2025. Belakangan, muncul informasi bahwa beasiswa tetap akan dijalankan, meskipun Pemkab Kukar harus melakukan penyesuaian anggaran pada pos lain. Proses penyusunan APBD 2026 juga disebut berjalan alot karena tingginya kebutuhan pendanaan untuk memenuhi visi misi kepala daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin mengingatkan agar Pemkab Kukar tetap konsisten menjalankan program beasiswa, sekalipun menghadapi tekanan defisit anggaran.
“Harapannya sesuai yang disampaikan di awal, beasiswa ini tetap dijalankan. Kalau Pemkab Kukar memprioritaskan, berarti ada beberapa kegiatan yang harus dikompensasi atau dikurangi. Bisa saja dari perjalanan dinas atau program lain yang tidak wajib,” ujarnya belum lama ini.
Program wajib seperti belanja pegawai dan pelayanan publik dasar memang tidak bisa diganggu, namun beasiswa juga memiliki dampak sosial yang besar bagi masyarakat.
“Teknis pengaturannya kami serahkan ke Pemkab Kukar. Yang penting besaran dan jumlah penerima tetap sesuai rencana awal. Karena ini menyentuh langsung kebutuhan pendidikan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, Agustus menjadi periode krusial bagi mahasiswa penerima manfaat, karena biasanya digunakan untuk pembayaran biaya kuliah maupun kebutuhan akademik lainnya.
“Kalau harus memangkas, lakukan di pos yang tidak krusial. Jangan di program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Salehuddin.
Ia juga menekankan, program beasiswa tidak hanya soal bantuan finansial, tetapi menyangkut komitmen politik kepala daerah yang sudah terlanjur dijanjikan kepada masyarakat.
“Janji politik harus ditepati. Karena masyarakat akan menilai konsistensi pemerintah dalam menjalankan program yang sudah menjadi unggulan,” pungkasnya.
