Insitekaltim,Sangatta – Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan KUA dan PPAS Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Sidang III DPRD Kutim, Senin (17/7/2023).
Pandangan umum ini disampaikan Anggota Fraksi PDIP DPRD Kutim Faizal Rachman di hadapan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang beserta Asisten Pemkesra Kutim Poniso Suryo Renggono serta Kepala OPD.
Dalam penyampaian tersebut, Fraksi PDIP mengingatkan beberapa poin khususnya terhadap pelaksanaan program dan penyerapan APBD 2023 sebesar Rp5,9 triliun yang belum maksimal tapi malah menargetkan menjadi Rp8,1 triliun di 2024 mendatang.
Fraksi PDIP berpandangan dengan nilai APBD 2023 tidak terlalu besar, Pemkab Kutim belum bisa memberikan yang maksimal pada masyarakat. Hingga saat ini masyarakat melewati jalan rusak yang memakan waktu cukup panjang untuk memperoleh pelayanan dan aktivitas ekonomi.
Ia menanyakan tidak malukah pemerintah dengan APBD yang fantastis di tahun yang akan datang tapi masyarakat masih terus menderita dengan jalan berlumpur. Bahkan Tahun 2023, yang terdapat anggaran multi years sebesar 1,3 triliun, dan sampai bulan juli ini tidak ada perubahan fisik pembangunan.
“Bahkan tidak ada satu koral pun yang melekat di jalan berlumpur itu, sementara masyarakat sudah menunggu bertahun-tahun dan para pejabat sibuk melakukan bimbingan teknis dan perjalanan keluar daerah,” tuturnya.
Sementara itu beberapa lokasi daerah hingga saat ini masih gelap gulita karena belum menikmati sinar lampu PLN. Meski urusan penerangan adalah urusan pemerintah pusat tapi menurutnya pemerintah harus bisa mengupayakan persoalan itu agar segera diselesaikan, termasuk pemenuhan air bersih.
“Kita hidup di daerah yang luar biasa, dimana APBD menggunung, tetapi masyarakat seringkali terlupakan. Ini adalah PR terbesar kita sebagai penyelenggara pemerintahan
daerah, dan harus segera kita benahi dan perbaiki bersama,” ujarnya.
Lanjutnya, jika tida ada upaya sampai kapanpun masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Fraksi PDI Perjuangan mengkhawatirkan dengan semua ketidakmampuan itu akan memunculkan hashtag ganti bupati 2024.
“Hashtag ini hanya kekhawatiran kami,” tandasnya.
