Insitekaltim, Samarinda – Minimnya sosialisasi program Gratispol Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan setelah banyak warga mengaku belum memahami mekanisme layanan tersebut saat membutuhkan pelayanan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, keluhan tersebut ia terima langsung dari masyarakat saat melaksanakan kegiatan reses di sejumlah wilayah di Kota Samarinda.
“Kami menerima banyak keluhan saat reses. Masyarakat masih belum memahami terkait program Gratispol BPJS Kesehatan ini,” ujar Sri Puji, Senin, 9 Maret 2026.
Sri Puji menjelaskan, berdasarkan informasi yang beredar program tersebut disebut dapat memberikan layanan kesehatan bagi warga Kaltim yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah setempat.
Namun hingga saat ini, pihak DPRD maupun instansi terkait di daerah belum menerima surat resmi mengenai pelaksanaan program tersebut.
“Baik dari BPJS Kesehatan, Dinas Sosial (Dinsos) maupun Dinas Kesehatan (Dinkes), sampai saat ini belum ada surat resmi dari pemerintah provinsi terkait program Gratispol itu,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa program tersebut nantinya justru berpotensi menambah beban pembiayaan pemerintah kota. Pasalnya, terdapat sekitar 57 ribu peserta BPJS yang selama ini dibiayai oleh pemerintah provinsi.
“Kami khawatir jangan sampai peserta yang sebelumnya ditanggung provinsi justru dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah kota,” katanya.
Selain itu, Sri Puji juga menyoroti pentingnya perbaikan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial, khususnya yang berkaitan dengan kategori desil kesejahteraan.
Menurutnya, masih terdapat kemungkinan kesalahan data yang menyebabkan masyarakat miskin tidak masuk dalam kategori penerima bantuan.
“Kadang ada masyarakat yang seharusnya masuk desil 1 atau 2, tapi justru tercatat di desil 6 atau 7. Ini yang perlu diperbaiki melalui proses verifikasi dan validasi data,” pungkasnya.
