
Insitekaltim, Samarinda – Rencana pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) memantik perdebatan publik. Sebagian pihak menilai langkah itu berpotensi mengurangi ruang kebebasan akademik, sementara pihak lain melihat materi wawasan kebangsaan justru penting untuk memperkuat rasa cinta tanah air generasi muda.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin berpendapat pemberian materi wawasan kebangsaan kepada mahasiswa baru merupakan hal yang wajar, selama dilakukan dalam koridor yang sehat.
“Selama simbol-simbol itu tidak memberikan narasi yang mendegradasi nilai demokrasi, saya pikir wajar-wajar saja. Instrumen TNI memang salah satu tugasnya mempertahankan NKRI dan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan,” ujarnya baru-baru ini.
Menurutnya, di tengah gejala melemahnya semangat nasionalisme, penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan kampus memang relevan. Namun kegiatan ini tidak boleh disusupi agenda politik yang bisa merusak iklim demokrasi.
“Kalau ada pengarahan untuk mengajak memilih pihak tertentu, itu jelas melanggar. Tapi kalau hanya memberikan informasi terkait wawasan kebangsaan, nilai patriotik dan semangat persatuan, itu justru penting,” kata Salehuddin.
Ia menilai pentingnya menjaga keseimbangan. Di satu sisi mahasiswa perlu memahami makna kebangsaan, di sisi lain kampus harus tetap menjadi ruang yang bebas dari tekanan dan intervensi yang tidak semestinya.
“Mahasiswa kita harus mengerti demokrasi dan kebangsaan seperti apa. Selama dilakukan secara proporsional, saya kira tidak ada masalah,” tambahnya.
Perdebatan mengenai peran TNI dalam PKKMB muncul seiring rencana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membuka ruang kolaborasi lintas lembaga untuk mengisi materi pengenalan kampus. Kalangan akademisi berpendapat kampus harus tetap berdiri sebagai ruang independen, sedangkan kelompok pro berargumen wawasan kebangsaan perlu ditanamkan sejak dini.
Salehuddin berharap implementasi kebijakan ini bisa dijalankan dengan bijak agar tujuan memperkuat rasa persatuan tercapai tanpa mengorbankan prinsip kebebasan akademik.