Insitekaltim, Samarinda -Seperti benang merah yang merajut kain, demokrasi membutuhkan setiap individu untuk bersatu dan berpartisipasi. Hal ini menjadi pesan utama dalam Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Tahap Kedua yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Hotel Harris, Samarinda, Rabu (20/11/2024).
Acara yang bermitra dengan Komisi II DPR RI ini mengundang perhatian besar, terutama dengan kehadiran narasumber Anggota Komisi II DPR RI Dapil Kalimantan Timur Edi Oloan Pasaribu.
“Pilkada bukan hanya memilih pemimpin, tapi juga menentukan masa depan daerah kita,” ujar Edi Oloan dengan penuh semangat di hadapan 200 peserta yang hadir.
Edi menyoroti pentingnya memberikan perhatian khusus kepada pemilih pemula. Generasi muda, yang menjadi tulang punggung bangsa di masa depan, memegang peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan daerah.
“Kita harus edukasi mereka, agar memahami bahwa suara mereka adalah kekuatan. Ini bukan sekadar pilihan, tapi tanggung jawab masa depan,” ungkap Edi.
Peserta yang hadir pun diharapkan menjadi agen perubahan, menyebarkan semangat dan informasi kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pilkada serentak 2024.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris yang turut hadir, menyampaikan harapannya agar tingkat partisipasi pada pilkada serentak 2024 minimal dapat menyamai capaian pemilu Februari lalu, yakni 77,5 persen.
Namun, Fahmi menegaskan bahwa target ini hanya bisa dicapai melalui kerja sama yang erat dengan berbagai pihak.
“KPU tidak bisa melaksanakan tahapan ini sendirian. Kami harus berkolaborasi dan bersinergi, baik dengan DPR RI, DPRD Provinsi, Pemprov Kaltim, TNI, Polri, maupun masyarakat,” ungkap Fahmi.
Fahmi menekankan bahwa kesuksesan pilkada serentak di Kalimantan Timur sangat bergantung pada peran aktif semua elemen masyarakat, termasuk dalam menyosialisasikan pentingnya pilkada dan menjaga keamanan.
Netralitas ASN
Namun, demokrasi juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Edi Oloan mengingatkan bahwa ASN harus berdiri di tengah, tanpa memihak, demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada.
“Netralitas ASN bukan sekadar aturan, tapi fondasi demokrasi yang adil. Jika ASN memihak, maka demokrasi kita akan pincang,” tegasnya.
Penjabat kepala daerah yang ditunjuk di setiap daerah juga diminta berkomitmen penuh untuk menjaga proses pilkada di masing-masing tetap bersih dan transparan.
Salah satu isu yang disorot dalam sosialisasi ini adalah praktik politik uang yang sering mencederai proses demokrasi. Dalam nada yang tegas, Edi mengajak masyarakat untuk menolak godaan politik uang yang hanya akan melemahkan kualitas kepemimpinan daerah.
“Jangan jual masa depan kita hanya demi kepentingan sesaat. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang bersih, tanpa uang sebagai alat pembelian suara,” ujarnya.
Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai salah satu provinsi rawan konflik pemilu, menjadi perhatian khusus dalam acara ini. Edi mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif.
“Kita harus menahan diri, tidak mudah terprovokasi dan bekerja sama menjaga keamanan. Pilkada bukan medan perang, tapi ajang untuk memilih pemimpin terbaik,” katanya.
Sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata dalam mempersiapkan Pemilu 2024 yang damai, aman dan berkualitas. Pesan-pesan yang disampaikan, mulai dari pentingnya partisipasi pemilih hingga tantangan menjaga integritas demokrasi, menjadi bekal bagi masyarakat Kalimantan Timur untuk menghadapi pesta demokrasi ini dengan bijak.
Pilkada 2024 bukan sekadar momen memilih pemimpin, tetapi sebuah perjalanan bersama untuk membangun Indonesia yang lebih baik.
