Insitekaltim, Bontang – Penanganan banjir rob yang sering melanda kawasan pesisir Bontang membutuhkan anggaran besar dan kolaborasi lintas pemerintah.
Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Maming mengajak pemerintah provinsi dan pusat untuk lebih aktif terlibat dalam menyelesaikan masalah banjir rob yang selama ini belum mendapat penanganan memadai.
Menurut Maming, pemerintah kota sendiri memiliki keterbatasan anggaran, sehingga upaya penanganan banjir rob membutuhkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“Kami di tingkat kota tentu terbatas dalam hal anggaran. Untuk itu, perlu ada dukungan dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar penanganan banjir rob bisa berjalan dengan baik,” ujar Maming, Selasa (22/10/2024).
Maming menjelaskan, saat ini detail engineering design (DED) untuk proyek penanganan banjir rob di kawasan pesisir Bontang telah tersedia. Langkah berikutnya adalah pengajuan anggaran untuk pelaksanaan proyek ini, yang memerlukan dukungan dari pemerintah provinsi.
“Perencanaan untuk penanganan banjir rob sudah ada, tinggal melangkah ke tahap penganggaran. Kami harap pemerintah provinsi bisa memprioritaskan hal ini, karena banjir rob menjadi masalah serius bagi warga pesisir,” tambahnya.
Selain itu, Maming menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang rentan terkena dampak banjir rob. Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan akan membantu mengurangi risiko bencana.
“Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan pesisir. Jika masyarakat dan pemerintah bisa bersinergi, penanganan banjir rob ini akan lebih mudah terwujud,” jelasnya.
Dengan dukungan anggaran yang memadai dan kerja sama lintas sektor, Maming optimis bahwa masalah banjir rob di Bontang bisa diselesaikan.
“Kami optimis, jika semua pihak bisa bekerja sama, penanganan banjir rob ini bisa dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
