Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih menunggu keputusan final dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait wacana penolakan Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk kabupaten/kota pada tahun 2027.
Sekretaris Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti mengatakan, hingga saat ini pembahasan di tingkat provinsi masih berlangsung sehingga belum ada keputusan resmi.
“Kita tunggu saja, karena dari provinsi juga masih pembahasan. Usulan sudah kita sampaikan, nanti kita lihat keputusan akhirnya seperti apa,” ujarnya di Balai Kota Samarinda pada Rabu, 8 April 2026.
Neneng berharap alokasi Bankeu tetap tersedia, meskipun dalam jumlah terbatas, karena dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah.
“Harapannya masih ada untuk kabupaten/kota untuk menunjang pembangunan,” tambahnya.
Meski demikian, Pemkot Samarinda memastikan program prioritas tetap akan berjalan, meskipun nantinya terjadi penurunan bahkan penghapusan Bankeu. Penyesuaian akan dilakukan dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
“Program prioritas pasti tetap jalan, hanya nanti bentuk efisiensinya seperti apa. Kita lihat kemampuan keuangan daerah dan tren tahun ini untuk menentukan kebijakan tahun depan,” jelasnya.
Untuk tahun 2026, alokasi Bankeu tetap difokuskan pada sektor-sektor dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti penanggulangan banjir, pembangunan drainase, penyediaan air bersih, serta infrastruktur jalan.
“Setahu saya masih ke banjir, drainase, air bersih, dan jalan. Itu yang tetap diprioritaskan,” ungkapnya.
Pemkot Samarinda kini menunggu kejelasan kebijakan dari pemerintah provinsi guna menentukan langkah strategis dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
