Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Pemerintah Kota Bontang belum realisasikan Bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), karena masih diverifikasi sehingga belum masuk dalam laporan Polri.
“Beberapa kota dan kabupaten yang belum menganggarkan bansos dari APBD yaitu Paser, Balikpapan, dan Bontang,” ungkap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat press conference melalui virtual zoom, Selasa (24/08/2021).
Dalam laporannya, Kota Bontang belum menganggarkan bansos dari APBD dan penyerapan anggaran belanja tak terduga (BTT). Pasalnya, Kota Bontang memiliki anggaran BTT sekitar Rp 21 miliar per 20 Agustus 2021.
Menanggapi pernyataan Kapolri, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Aji Erlynawati menjelaskan kepada awak media bahwa benar belum ada realisasi bansos dari APBD.
“Sudah dianggarkan, tapi belum terealisasi, makanya tidak muncul di laporan tadi,” terangnya.
Dikemukakannya, bansos yang sudah dianggarkan yaitu program bantuan langsung tunai (BLT). Adapun masyarakat penerima bansos sementara ini berjumlah sekitar 14 ribu orang.
“Itu program BLT sebesar Rp 250 ribu per orang, jumlah penerima sekitar 14 ribuan kepala keluarga (KK),” jelasnya.
Sebenarnya kata Aji Erlynawati laporan keuangan dilaporkan setiap bulan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu). Adapun belum terealisasi program tersebut lantaran dilakukan verifikasi atau penyaringan data penerima bansos agar tepat sasaran.
“Yang namanya menapis data atau verifikasi itu tidak sebentar, agar bansos tidak salah sasaran atau dobel penerima, jadi harus diteliti satu-satu,” tegasnya.
Aji Erlynawati menambahkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang melakukan verifikasi data bansos adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).
