Reporter : Nanda -Editor – Redaksi
Insitekaltim, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan Universitas Merdeka (Unmer) Malang, bersama Tim Pelaksana Kajian Upaya Peningkatan PAD Kutai Timur. FGD tersebut berlangsung secara Virtual di Ruang Rapat Dinas Kominfo dan Perstik, Senin (18/5/2020).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Bupati Kutai Timur H. Ismunandar, didampingi Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Sekretaris Daerah Irawansyah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) H. Musyaffa dan Kepala OPD. Dalam acara tersebut membahas upaya peningkatan PAD Kutim.
Menurut Ismunandar, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dirasa masih kurang optimal, namun melihatnya ada peningkatan dan ada perubahan kalaupun masih sedikit menyumbang untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. Dimana Kutim saat ini masih ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH).
“Di APBD Kutai Timur. PAD kita hanya menyumbang sekitar lima sampai enam persen dan masih ketergantungan pada Dana Bagi Hasil Royalty batubara,” terangnya.
Dikatakan oleh Bupati Ismu, kalau suatu saat harga batu bara bisa saja menurun dan tentunya bisa sangat mempengaruhi pendapatan Kutim. Untuk itu, Kutim harus punya alternatif lain agar tidak bergantung pada DBH saja. Ia menjelaskan, bahwa upaya Bapenda sudah optimal. Sebab setiap tahun Bapenda dan jajarannya telah berupaya melebihi target PAD dari sasaran awal yang ditentukan sebelumnya. Ia pun berterima kasih kepada seluruh jajaran Bapenda Kutim.
Semua ini menunjukkan bahwa ada kerja yang nyata dari Bapenda Kutim, tetapi itu saja kami rasa belum cukup. Mungkin ada sumber-sumber yang tidak kami lihat dapat digali. Sehingga bisa menjadi sumber PAD. Saat ini, masih banyak pungutan yang mestinya diserahkan ke daerah tetapi dikelola oleh Pemerintah Pusat. Seperti sektor PBB Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan, yang notabene hasilnya bukan ke daerah melainkan dikelola Pemerintah Pusat. Seandainya, ketiga PBB ini diserahkan ke daerah, maka meyakini hasilnya akan cukup menambah PAD Kutim.
“Paling tidak dari kajian ini kita mendapatkan masukan-masukan, tentang bagaimana nantinya upaya kita untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD kita. Pengkajian dari Universitas Merdeka bukan hanya resort saja yang kita ambil, mungkin dilihat bagaimana SDM-nya dalam rangka upaya peningkatan PAD. Seperti, (pajak) Tenaga Kerja Asing (TKA), alat-alat berat yang beroperasi di Kutim, serta hasil laut yang dibawa keluar Kutim,” pungkasnya.
