Insitekaltim, Kutai Timur — Meski dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) di Kalimantan Timur masih bergelut dengan persoalan elektrifikasi. Dari total 141 desa yang tersebar di kabupaten ini, 26 di antaranya belum tersentuh layanan listrik PLN. Bahkan, sejumlah desa seperti Manubar dan Manubar Dalam di Kecamatan Sandaran, hanya menikmati listrik selama 12 jam sejak 2024.
Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan PLN. Dalam kunjungan kerjanya ke wilayah utara Kutim pada Senin 14 Juli 2025, Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud menegaskan komitmen percepatan elektrifikasi pedesaan.
“Kita ingin semua masyarakat, tanpa terkecuali, bisa menikmati listrik yang layak. Ini soal pemerataan pembangunan dan hak dasar warga,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.
Manager Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) PLN Kaltim Nur Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya terus bekerja mengejar target 100 persen desa berlistrik di Kutim pada 2027. Upaya ini dilakukan lewat pendanaan APBN, serta kolaborasi dengan sektor swasta.
Salah satu langkah konkret adalah pemanfaatan daya listrik berlebih atau excess power dari pabrik kelapa sawit (PKS) PT Bumi Mas Agro (BMA). Daya sekitar 1 megawatt dari perusahaan ini disalurkan ke tujuh desa di sekitarnya melalui jaringan interkoneksi.
“Distribusi kami atur antara 50 hingga 500 kilowatt per desa, menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas jaringan. Ini bentuk sinergi PLN dan industri sawit untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat,” jelas Nur Hakim, didampingi Manager PLN UP3 Bontang Sri Wahyuningsih.
Gubernur Rudy Mas’ud menyambut baik kerja sama ini dan mendorong lebih banyak perusahaan sawit memanfaatkan potensi energi dari limbah produksinya. Menurutnya, tandan kosong, cangkang, hingga limbah cair kelapa sawit (POME) dapat diolah menjadi sumber energi baru terbarukan (EBT).
“Ini bukan cuma soal listrik, tapi soal masa depan yang berkelanjutan. Energi sawit adalah potensi besar Kaltim yang belum tergarap maksimal,” ucap Gubernur.
Ia menekankan bahwa pemanfaatan limbah sawit untuk energi bisa menjadi jawaban atas dua tantangan sekaligus, yakni akses listrik dan pengurangan emisi karbon. Oleh karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas pihak PLN, pemerintah daerah, investor, dan pelaku industri sawit untuk mengembangkan teknologi biomassa dan biogas.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad menambahkan bahwa saat ini ada tujuh perusahaan sawit di Kaltim yang telah memanfaatkan biomassa dan POME untuk pembangkit listrik, dengan total kapasitas mencapai 7 megawatt.
“Sebagian dari listrik itu sudah disalurkan ke masyarakat sekitar. Potensinya masih sangat besar. Di Kutim sendiri ada sekitar 40 pabrik sawit yang bisa dikembangkan,” jelas Ujang.
Dengan sinergi antara pemerintah, PLN, dan sektor industri, harapan akan terang yang merata di seluruh pelosok Kalimantan Timur semakin mendekati kenyataan. Pemerintah pun berjanji akan terus mengawal program elektrifikasi hingga tuntas. (Adv/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
