Insitekaltim, Samarinda – Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim mengatakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (PPBD) merupakan optimalisasi baik untuk kebijakan.
“Di Perda Nomor 10 Tahun 2017 terhadap PPBD belum ada ketentuan sanksi bagi orang yang menyebabkan bencana. Sanksi secara detail belum tertulis, sehingga perlu revisi dan ditambahkan item tersebut,” kata Abdul Rohim, Rabu, 19 Maret 2025.
Misalnya membangun bangunan dan menyebabkan terjadinya longsor atau banjir.
“Sekitar 10 isu yang telah kita inventaris. Mulai dari teguran hingga sanksi bagi badan usaha atau perseorangan yang membuat bencana,” ungkapnya.
Kemudian, akan dilakukan pembentukan Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) untuk penyelidikan dan lain sebagainya untuk menjatuhkan sanksi.
“PPNS sudah ada di dinas-dinas. Tetapi untuk saat ini BPBD Kota Samarinda belum ada PPNS. Karena ini merupakan kebutuhan, kita upayakan ada,” tegasnya.
“BPBD semestinya tidak hanya sebagai tamu di forum. Tetapi juga menjadi bagian anggota definitif yang bisa ikut menentukan kebijakan,” harapnya.
Ia berharap BPBD juga mengkaji perda sehingga ketika pertemuan sudah lebih detail penyampaiannya. Karena nanti semua usulan dan isu yang sudah muncul perlu dikaji serta mempertimbangkan aturan-aturan yang ada agar tidak bertentangan.