Reporter: Asih – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Balikpapan – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait aset pemerintah kota (Pemkot) yang belum bersertifikat.
RDP antara Pansus Aset DPRD Kota Balikpapan dengan Kesbangpol dan Dinas Pendidikan, dipimpin Ketua Pansus Aset H.Haris didampingi anggota Pansus Simon Sulean, Nelly Turuallo, Syukri Wahid, Danang, Muhammad Taqwa.
“Pansus sudah menyampaikan bahwa program pendataan sebanyak 150 aset ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Balikpapan, namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 8 yang sudah jadi sertifikatnya,” kata Haris saat RDP di DPRD Balikpapan, Selasa (28/9/2021).
Dia menjelaskan, ada sekitar 800 aset Pemkot Balikpapan, 200 di antaranya sudah bersertifikat dan saat ini ada 150 aset yang sedang ditangani oleh BPN Balikpapan. Diharapkan OPD memberikan data yang benar terkait aset.
“Dari 150 aset dalam penanganan BPN Balikpapan, ternyata kendalanya adalah masalah pengukuran, makanya akan kami dalami terlebih dahulu,” ucapnya.
Menurutnya, aset yang ada di Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, ada 65 aset sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tidak memiliki baik itu segel maupun sertifikat.
“Jika dalam kurun waktu satu tahun hanya 5 atau 10 saja yang terselesaikan, sampai kapan yang jumlah aset sebanyak 700 bisa selesai,” urainya.
Oleh karena itu ujar Haris, Pansus Aset DPRD meminta kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Balikpapan terkait data, pertama meminta keterangan semua OPD, fotocopy surat-surat baik berbentuk segel maupun sertifikat.
Kemudian yang kedua Pansus melakukan pembuktian keterangan yang diberikan berupa segel atau sertifikat, benar adanya atau tidak.
Selanjutnya ketiga, Pansus akan melakukan peninjauan lapangan, untuk memastikan segel atau sertifikat lokasinya dimana. Setelah ketiga tahapan dilakukan, baru Pansus akan mengeluarkan surat rekomendasi.
“Saya berharap data yang berikan benar-benar sesuai, kalau memang benar di antara OPD masih memegang sertifikat bukan di BPKD atau segel dan lain-lain sampaikan yang benar. Jangan sampai ada di antara OPD tidak ada pegang, BPKD juga tidak ada pegang,” imbuhnya.
Haris menambahkan, RDP saat ini merupakan rapat lanjutan Pansus Aset, karena sempat tersendat kurang lebih 2 atau 3 bulan disebabkan PPKM dan adanya pembahasan anggaran.
“Sisa waktu tinggal tiga bulan apakah mampu menyelesaikan 65 sampai 70 sertifikat yang ada,” ujarnya.
