Reporter: Nuril – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Bontang – Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (Diskop UKMP) akan memonitoring 16.929 UMKM selama enam bulan untuk menunjang program pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) di Kota Bontang.
Awalnya, Kepala Diskop UKMP Kota Bontang, Asdar Ibrahim mengusulkan waktu monitoring terhadap seluruh UMKM selama 2 tahun.
“Kami butuh waktu minimal dua tahun untuk melihat lalu memonitoring pelaku UMKM kita, apakah bisa menunjang pariwisata kita nantinya,” ungkap Asdar saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kota Bontang di Sekretariat DPRD, Kamis (2/9/2021).
Namun oleh Komisi II, diminta untuk melakukan monitoring selama enam bulan saja. Sebab, jika monitoring dilakukan selama dua tahun, maka akan memakan waktu yang cukup lama.
“Kami akan mencoba dahulu apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dewan tadi,” ucapnya.
Pasalnya, sebanyak 16.929 UMKM di Kota Bontang didominasi oleh usaha mikro dan tergolong masih baru. Terlihat bahwa sebagian besar dari mereka baru mengurus izin usahanya.
“Nah ini yang menjadi salah satu masalah, apakah pelaku UMKM tersebut mendirikan usahanya hanya untuk menerima Banpres Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) atau benar-benar untuk berusaha,” tegasnya.
Pasalnya, kebanyakan dari pelaku usaha mikro yang baru tersebut muncul di masa pandemi Covid-19. Namun demikian, ada sebagian pelaku usaha mikro yang sudah terbentuk sejak sebelum pandemi Covid-19.
“Kita bisa melihat pelaku usaha mikro ini setelah diadakan evaluasi dan monitoring selama enam bulan ke depan,” tandasnya.
Ia berharap para pelaku UMKM yang hampir mencapai 17 ribu itu benar-benar ingin berusaha, bukan karena hal lain. Sehingga dengan demikian, UMKM dapat menopang kebutuhan Parekraf di Kota Bontang.
“Harapannya nanti UMKM tidak hanya mempromosikan di lapaknya namun juga secara online,” tutupnya.
