Reporter: Galih – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – DPRD Kaltim menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, pada Rabu, (1/7/2020).
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim mengatakan menyampaikan pandangan umun fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur dan Nota Keuangan. Delapan fraksi sudah menyampaikan pandangan mereka. “Kalau kita bisa simpulkan ada beberapa hal yang menarik untuk diberikan jawaban pemerintah,” ucapnya.
Ia menjelaskan, delapan fraksi menyoroti permasalahan terkait pendapatan daerah, pendidikan, seleksi ASN, lelang jabatan, perusda, hingga soal pemindahbukuan pajak.
Wakil Ketua DPRD ini mengatakan terkait kinerja Perusda banyak disoroti, karena itu harus dijawab Gubernur Kaltim. Diagendakan pada Jumat (03/07/2020) untuk penerima penjelasan dari Gubernur Kaltim.
“Hampir semua fraksi menyebutkan itu. Kalau kita cermati mendengarkan secara saksama memang ada beberapa ditemukan oleh kawan-kawan anggota DPRD. Sehingga itu dituangkan dalam pandangan masing-masing fraksi,” tutupnya.
