Insitekaltim,Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda Novi Marinda Putri mengatakan Perusahan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga harus mendapat pengawasan khusus karena memiliki beberapa unit usaha yang harus diperhatikan secara seksama.
Menurutnya, manajemen dan kinerja Perumda Varia Niaga harus segera dibenahi agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda. Usaha Varia Niaga dinilai tidak memberikan PAD yang signifikan dan beberapa unit pengelolaannya juga tidak optimal, bahkan nyaris gagal.
“Harus ada pengawasnya khusus karena saking banyaknya unit usahanya. Sampai hari ini Varia Niaga tidak menghadirkan PAD untuk Kota Samarinda yang signifikan. Kalau kemarin itu hampir tidak ada hasilnya. Mereka gagal mengelola parkir. Kerja sama batu bara dengan Bangladesh juga bermasalah,” ungkap Novi kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (30/3/2023).
Seharusnya, kata Novi kegagalan itu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan evaluasi dan membatasi pemberian modal untuk penambahan unit usaha.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut DPRD Kota Samarinda sudah berkali-kali mengingatkan, tetapi masih saja terjadi kelalaian.
“Kadang- kadang kita bingung, karena ada satu usaha yang tidak ada hasilnya, tetapi diberikan terus unit-unit baru untuk dilaksanakan. Pemerintah Kota Samarinda percaya sekali dengan Varia Niaga ini. Buktinya ada unit usaha yang gagal,” celetuknya.
Dikatakan, Pemerintah Kota Samarinda telah membentuk badan pengawas, namun tidak melibatkan DPRD setempat. Seharusnya, kata Novi ada koordinasi dan pelibatan DPRD.
“Jadi kita juga bingung nih badan pengawas ini benar- benar independen kah atau hanya akal-akalan saja,” ketusnya.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Samarinda itu meminta agar Perumda Varia Niaga membenahi manajemen dan kinerjanya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kontribusi peningkatan PAD Kota Samarinda.
“Nah sekarang harusnya Perumda Varia Niaga membenahi diri dan fokus pada unit-unit usaha itu. Kalau kami dari Komisi II hanya melihat ada feedback atau tidak untuk PAD kita. Kalau tidak ada masukan PAD, maka menurut kami itu gagal,” pungkasnya.
