Insitekaltim, Samarinda – Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang dirilis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan capaian Matematika siswa Indonesia masih tertinggal dibanding Bahasa Indonesia.
Temuan tersebut menjadi perhatian daerah karena penurunan capaian akademik tidak bisa hanya dilihat dari sisi angka statistik, tetapi harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, rerata nilai Bahasa Indonesia untuk jenjang SD/MI mencapai 60,14, sedangkan Matematika hanya 43,41. Sementara pada jenjang SMP/MTs, rerata Bahasa Indonesia berada di angka 60,83 dan Matematika 40,34.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Mohammad Novan Syahronny Pasie mengatakan pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi mendalam terkait penyebab menurunnya capaian pada dua mata pelajaran yang menjadi fondasi pendidikan tersebut.
“Bukan hanya melihat nilai atau statistik saja. Ketika terjadi penurunan secara nasional pada mata pelajaran tertentu, harus ada evaluasi. Apa kendalanya penyebabnya Itu yang perlu dijawab oleh pemerintah pusat,” ujar Novan saat ditemui di RSUD IA Moeis, Jumat, 5 Juni 2026.
Matematika dan Bahasa merupakan kemampuan dasar yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, penurunan capaian akademik pada dua bidang tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Ini kan mata pelajaran mendasar. Berhitung dan berbahasa adalah kemampuan yang digunakan setiap hari. Kalau ada penurunan secara nasional, tentu harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kurikulum. Sebab, materi dasar Matematika maupun Bahasa telah diajarkan secara konsisten selama puluhan tahun.
“Saya pikir bukan soal kurikulum. Matematika dan bahasa itu pelajaran mendasar yang dari dulu diajarkan. Yang perlu dicari adalah faktor lain yang menyebabkan capaian siswa menurun,” tegasnya.
Ia menduga salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian adalah ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik. Menurutnya, banyak daerah saat ini menghadapi persoalan kekurangan guru akibat keterbatasan rekrutmen tenaga honorer dan belum terpenuhinya kebutuhan guru melalui jalur ASN.
“Perlu dilihat tenaga pengajarnya ada atau tidak. Samarinda sendiri saat ini masih kekurangan lebih dari 500 guru. Bahkan sampai akhir tahun diperkirakan kekurangannya bisa mencapai lebih dari 700 orang, sementara tambahan dari jalur CPNS hanya sekitar 260 orang,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, memaksa banyak sekolah mengandalkan guru lepas yang dibiayai melalui dana BOS Nasional maupun BOS Daerah. Namun, kondisi itu juga berpengaruh terhadap kualitas dan keberlanjutan pembelajaran.
“Hari ini sekolah banyak merekrut guru lepas. Tapi bicara kompetensi tentu perlu perhatian juga, karena mereka digaji dengan keterbatasan yang ada. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama,” katanya.
Novan menambahkan, daerah sering kali berada dalam posisi sulit karena harus menjalankan berbagai kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat, sementara di sisi lain terbentur regulasi yang membatasi pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar.
“Kita di daerah sering terkendala regulasi dari pusat. Di satu sisi dituntut meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi di sisi lain kebutuhan guru juga belum sepenuhnya bisa dipenuhi. Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah pusat,” tukasnya.
