Insitekaltim, Samarinda — Pemerataan akses keuangan bukan sekadar membuka jalan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan, melainkan juga membangun fondasi kemandirian ekonomi dan ketahanan keluarga.
Di tengah ketidakpastian ekonomi, literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat mampu mengelola penghasilan, memanfaatkan pembiayaan secara bijak, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Pesan tersebut mengemuka dalam puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026 yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Samarinda, Neneng Chamelia Shanti, mewakili Wali Kota Samarinda, di Atrium Mahakam Utama Big Mall, Jalan Untung Suropati, Samarinda. Sabtu, 24 Oktober 2026.
Dalam kegiatan tersebut, Neneng menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun kehidupan ekonomi masyarakat.
“Melalui digitalisasi transaksi pemerintah, transparansi anggaran, serta optimalisasi pelayanan publik, kita memangkas birokrasi dan biaya transaksi yang tidak perlu,” Ungkapnya.
Lebih lanjut, Neneng menjelaskan, efisiensi tidak semata-mata berkaitan dengan penghematan anggaran. Lebih dari itu, setiap pengeluaran perlu memberikan nilai tambah, baik bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
“Efisiensi harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat yang optimal. Prinsip ini penting diterapkan dalam pengelolaan anggaran pemerintah maupun keuangan rumah tangga agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi,” Jelas Nenengm
Puncak BIK 2026 turut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Utara (Kaltara), Misran Pasaribu, Plt. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Pratama Wibawa; Kepala Bagian Ekonomi Kota Samarinda, Nadya Turisna; anggota Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), Samsaimun dan Ismono; perwakilan DP2PA Kota Samarinda, Sarifuddin; perwakilan Dinas Sosial; perwakilan BPKAD, H. Aidi; serta Camat Sungai Kunjang, Dwi Siti Nurbaya.
Dalam sambutannya, Misran Pasaribu menyampaikan bahwa Bulan Inklusi Keuangan merupakan agenda tahunan OJK untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin mengenal berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Perluasan akses keuangan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi. Masyarakat bukan hanya perlu mengetahui produk keuangan yang tersedia, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta cara menggunakannya secara bijak,” Ucap Misran.
Pada 2026, BIK mengusung tema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera”. Tema tersebut menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan perlu disertai kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan finansial secara aman dan bertanggung jawab.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan tersebut ialah BIMA ETAM (Business Matching dan Edukasi Keuangan), program sinergi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Samarinda bersama OJK dan Bank Indonesia.
Program ini menjadi ruang untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dengan informasi mengenai layanan keuangan formal.
Kelompok rentan sosial ekonomi, khususnya perempuan dan para ibu yang berperan dalam pengelolaan keuangan keluarga, serta pelaku UMKM menjadi kelompok penting dalam upaya perluasan literasi tersebut.
“Pengelolaan anggaran keluarga, kebiasaan menabung, dan pemahaman mengenai pembiayaan dari lembaga resmi perlu terus diperkuat. Dengan bekal tersebut, masyarakat dapat mengambil keputusan keuangan secara lebih terencana dan mengurangi risiko menghadapi persoalan finansial,” Ujar Misran.
Bagi pelaku UMKM, pemanfaatan teknologi keuangan juga membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi transaksi. Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), misalnya, dapat mempermudah pembayaran bagi pedagang kecil, pelaku usaha rumahan, hingga pedagang di pasar tradisional.
Melalui momentum BIK 2026, Pemkot Samarinda berharap akses keuangan tidak berhenti pada kepemilikan rekening atau penggunaan produk keuangan semata. Akses tersebut perlu berujung pada peningkatan kapasitas usaha, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dengan literasi yang lebih baik dan layanan keuangan yang semakin mudah dijangkau, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan lebih kuat untuk mengelola penghasilan, merencanakan kebutuhan, serta memanfaatkan peluang ekonomi di tengah perubahan kondisi ekonomi. (ADV)
