Insitekaltim, Kukar – Pemerintah Desa Muara Muntai Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara tengah melaksanakan program pemekaran rukun tetangga (RT) dan penomoran rumah warga guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan ketertiban administrasi kependudukan.
Program ini diluncurkan sebagai respons atas pertumbuhan jumlah penduduk dan semakin meluasnya wilayah permukiman di desa tersebut. Kepala Desa Muara Muntai Ilir Arifadin Nur menyatakan bahwa pembentukan unit RT baru dan penomoran rumah merupakan langkah strategis untuk mempercepat pelayanan dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
“Pemekaran RT ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat, tepat, dan terjangkau. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, satu RT yang terlalu besar tentu akan menyulitkan koordinasi,” ujar Arifadin saat dihubungi Senin, 28 April 2025.
Sebelum program ini diterapkan, Muara Muntai Ilir hanya memiliki empat RT. Kini, jumlah tersebut bertambah menjadi tujuh setelah adanya pemekaran. Dampak dari kebijakan ini mencakup perubahan alamat resmi warga serta pembaruan data administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga agar sesuai dengan pembagian RT yang baru.
Penataan wilayah administratif tersebut turut didukung oleh program penomoran rumah yang kini tengah berlangsung. Setiap rumah warga diberikan nomor permanen yang bertujuan mempermudah identifikasi lokasi, pelayanan administrasi, serta kegiatan pendataan dan distribusi bantuan.
“Penomoran rumah ini bukan sekadar tempelan angka, melainkan bagian dari sistem administrasi modern di tingkat desa,” lanjut Arifadin. Ia menambahkan bahwa sistem ini akan diintegrasikan dengan data kependudukan untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan akurat.
Pemerintah desa tersebut juga berencana menyosialisasikan sistem baru ini kepada masyarakat agar transisi berjalan lancar dan warga memahami manfaatnya. Menurut Arifadin, kebijakan ini merupakan fondasi menuju pemerintahan desa yang modern dan tanggap terhadap kebutuhan warga.
“Ini baru langkah awal. Ke depan, dengan dukungan semua pihak, kita ingin membangun sistem pemerintahan desa yang semakin maju, transparan, dan melayani,” pungkasnya. (Adv)